Mendagri Imbau Desa Serius Tangani Stunting, TP PKK Pusat Minta Peran Aktif Kader

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah desa fokus tangani permasalahan stunting. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045 dibutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kuat dan sehat, bebas stunting atau gizi buruk.

"Pemerintah Desa tolong kontribusi betul program stunting yaitu pertumbuhan yang tidak baik (tak optimal) di 1.000 hari pertama masa kehidupan, karena bisa menyebabkan kekurangan gizi," tegas Tito dalam Musyawarah Nasional IV Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) beberapa waktu lalu.

Untuk itu, TIM Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat mengingatkan agar seluruh kader aktif mencegah stunting.

Ketua Bidang IV TP PKK Pusat Safriati Safrizal menegaskan, Tim Penggerak PKK sejatinya mendapat amanat dan tanggung jawab besar untuk segera menurunkan stunting di tanah air. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang baru sepekan lalu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

"Angka stunting saat ini ada pada kisaran 27,6 persen atau hampir 30 persen. Presiden menargetkan kita untuk dapat menekan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 atau sekitar 2,5 persen per tahunnya," kata Safitri, Senin (20/9).

Safitri menuturkan, untuk dapat memenuhi target tersebut, perlu didukung oleh semua pihak. Upaya pencegahan dan penanganan stunting sebaiknya juga dilakukan secara paralel. Baik dari TP PKK tingkat kabupaten atau kota, serta desa dan kelurahan.

Bahkan, untuk menyukseskan program tersebut, ia mengaku, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi lebih gencar.

Diantaranya, fokus pada bina keluarga baduta atau balita (BKB), pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI). Serta fokus mengedukasi pemantauan tumbuh kembang anak di 1000 hari pertama kehidupan.

Seperti yang dilakukan Safitri, yang tengah terjun ke desa melakukan kunjungan silaturahmi di Kota dan Kabupaten Sukabumi dalam rangka memberi bantuan untuk keluarga risiko tinggi stunting dan Covid 19.

"Permasalahan stunting atau atau anak kurang asupan gizi ini berpotensi mengganggu SDM (sumber daya manusia) kita di masa depan. Generasi bangsa harus kita persiapkan dari sekarang untuk memiliki kesehatan dan daya saing tinggi," katanya.

Senada, Ahli Kesehatan dan Gizi Qonita Rachmah mengatakan penanganan stunting atau anak kurang asupan gizi merupakan program prioritas nasional yang harus didukung, dan turut disukseskan di daerah.

Salah satu caranya, harap Qonita, dengan melakukan rembuk stunting dan penguatan komitmen pimpinan daerah serta lintas sektor, lintas program dan masyarakat dalam percepatan penurunan stunting. Sehingga, pencegahan stunting dapat menjadi gerakan masiv dan struktur.

"Untuk Menurunkan preferensi stunting ini, perlu 'keroyokan'. Ini tugas kita bersama, karena masalah Stunting melibatkan multipihak. Baik, Non Pemerintah, Ormas, akademisi, media, UKM dan mitra pembangunan untuk duduk bersama, apa yang bisa kita lakukan di wilayah kita. Seperti memastikan kecukupan suplai makanan di wilayah kita," tuturnya.