Mendagri Minta Pemda Fokus Pemulihan Ekonomi Dalam RAPBD 2021
Merdeka.com - Pemerintah Daerah (Pemda) diminta fokus pada pemulihan ekonomi saat penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian daerah.
"Di tahun 2021 ini, strategi utama pemerintah adalah melaksanakan pemulihan ekonomi nasional," kata Mendagri Tito Karnavian di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (2/12).
Menurut dia, dengan adanya pemerintah menggaungkan protokol kesehatan "3M" yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dan "3T" (tracing, testing, treatment), serta program vaksinasi tak lantas menyudahi tugas APBD dalam menghadapi pandemi.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Apa tujuan utama dari sinergi antara Kanwil BPN Jatim dengan Pemda? Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Kenapa Tito Karnavian mengingatkan Pemda untuk memonitor inflasi? 'Artinya apa? Ini daerah-daerah ini masyarakatnya sudah susah, kita tidak bisa mengambil patokan gembira dengan angka 3 persen nasional,' ungkapnya.
-
Bagaimana Kementerian ATR meningkatkan perekonomian masyarakat? Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Hadi Tjahjanto menuturkan, Kementerian ATR/BPN tidak hanya memiliki program PTSL, namun juga ada program Redistribusi Tanah yang berasal dari tanah telantar.
-
Mengapa sinergi dengan pemerintah daerah penting untuk BPH Migas? Erika menjelaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebab, lanjut Tito pelaksanaan protokol kesehatan dan vaksinasi tersebut diyakini masih memerlukan waktu.
"Dalam situasi pandemi ini kalau kita bisa melaksanakan protokol '3M' plus 1 dan '3T' dengan baik, maka itu akan lebih mampu mengendalikan pandemi Covid-19, di samping pemerintah juga sudah membuat skenario lain, yaitu vaksinasi," tutur Tito.
Menurut Tito, vaksinasi kemungkinan memerlukan waktu karena Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia.
"Artinya, pada 2021 kita masih berhadapan dengan persoalan pandemi ini, dan kalau persoalan pandemi ini masih berlangsung, artinya juga akan menghadapi permasalahan mirip 2020, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kita ingin memulihkan ekonomi sekaligus menekan Covid-19," ujarnya.
Tito menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi yang memberikan dampak luas untuk masyarakat.
Itu sebabnya, dia meminta dalam penyusunan RAPBD, pemda masih berpatokan pada kondisi pandemi yang mengedepankan aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi di dalamnya.
"Nah ini sekarang teman-teman daerah sedang menyusun RAPBD, RAPBD ini betul-betul dibuat strateginya seperti itu," ucap-nya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.
Baca SelengkapnyaKementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca SelengkapnyaDaerah-daerah yang memiliki PAD tinggi karena pihak swasta dalam daerah tersebut bergeliat dan hidup.
Baca SelengkapnyaEks Gubernur DKI Jakarta ini memperkirakan proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat dimulai pada akhir Agustus atau awal September mendatang.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.
Baca SelengkapnyaNawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Baca SelengkapnyaSaat ini saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,05 persen, lebih tinggi dari banyak negara di dunia.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat akan memberikan reward bagi kepala daerah yang berhasil mengerjakan tugas ini.
Baca SelengkapnyaTito menyebutkan untuk merealisasikan pembangunan tersebut tidaklah mudah, perlu koordinasi yang baik.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya