Mendagri: Pengambil Kebijakan di Pusat dan Daerah Harus Tahu Kapan Injak Gas dan Rem

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, setiap kepala daerah harus mengatur rem dan gas dalam pencegahan serta penanganan Covid-19. Menurut dia, pengaturan dilakukan kepala daerah itu diperlukan sehingga ada keseimbangan dalam memutus mata rantai virus dan memulihkan ekonomi masyarakat.

"Karena itu seluruh pimpinan pengambil kebijakan, baik pusat maupun daerah, presiden minta untuk betul-betul bisa mengatur dan dengan diskresi karena kekhasan daerah masing-masing bisa mengatur keseimbangan antara menginjak gas dan menginjak rem," kata Tito saat memberi sambutan dalam rapat koordinasi bersama dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19 digelar melalui video conference di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (27/8).

Tito menjelaskan, rapat koordinasi kali ini adalah tindak lanjut dari arahan Jokowi terkait masalah penangan Covid-19. Terutama terkait pemulihan ekonomi nasional, dan juga Pilkada yang akan dilaksanakan di masa pandemi.

"Bapak presiden menyampaikan bahwa kita semua seluruh kepala negara di dunia, seluruh kepala daerah di dunia termasuk Indonesia, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menghadapi problem yang sama yaitu dilematika antara dua persoalan penanganan Covid-19, kesehatan dan juga penanganan masalah ekonomi dan keuangan," ungkap Tito.

Dalam rapat tersebut Tito juga menyoroti soal belanja daerah yang belum terealisasi dengan baik. Dia menjelaskan ada beberapa daerah yang masih di bawah rata-rata nasional.

"Belanja ini belanja pemerintah menjadi instrumen yang paling penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, di tingkat pusat belanja pusat juga dievaluasi, dan bapak presiden meminta untuk kami selaku Mendagri di bawah arahan dari bapak Menko Polhukam untuk melaksanakan evaluasi belanja daerah," ungkap Tito.

Diketahui dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Ketua KPU Arief Budiman, Wakil Ketua KPK mewakili Ketua KPK Alexander Marwata, Anggota V BPK RI mewakili Ketua BPK RI Bahrullah Akbar.

Tidak hanya itu, hadir pula Kepala Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, Kabareskrim Polri, Komjen, Listyo Sigit Prabowo, Gubernur se-Indonesia, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia. (mdk/gil)