Menhan: Banyak yang Suruh-suruh Tentara Pulang, Ini Apa Maksudnya?
Merdeka.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamirzad Ryacudu mempertanyakan mengapa banyak masyarakat yang menginginkan pasukan TNI dan Polri ditarik dari Papua dan Papua Barat. Padahal, kata dia, jika TNI dan Polri ditarik bisa membuat Papua merdeka.
"Masih segar ingatan saya, pernyataan dari Bu Mega pada tahun 2004, dia berkunjung ke Papua, satu kali TNI ditarik dari Papua, besok Papua merdeka," kata Ryamirzad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).
"Ini yang jadi acuan kita. Karena banyak sekali orang yang menyuruh-menyuruh tentara pulang, ini ada apa maksudnya?" sambungnya.
-
Kenapa TNI butuh pasukan besar di Papua? Butuh ada satu pasukan besar yang diterjunkan serentak untuk mengikat pasukan Belanda di wilayah Merauke.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Siapa yang memimpin pasukan TNI di Papua? Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menjelaskan bahwa Bandara di Agandugume tersebut telah dikuasai oleh OPM sejak awal Maret.
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Apa yang membuat timnas Indonesia harus waspada? Namun, Indonesia harus tetap waspada karena Socceroos memiliki kualitas dan level permainan yang sangat baik.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
Ryamirzad menjelaskan, ada beberapa ancaman yang bisa menyerang di Papua. Karena itu, TNI harus terus berjaga di sana.
"Segala bentuk ancaman pemisahan diri terhadap NKRI dan segala bentuk pemberontakan bersenjata sudah masuk dalam kategori ancaman terhadap pertahanan negara. Dengan pelibatan TNI sebagai komponen negara dan akan dihadapi mekanisme pertahanan semesta," ungkapnya.
Terkait kerusuhan di Papua yang kemungkinan bisa saja ditunggangi kelompok separatis untuk memisahkan diri juga perlu ditindaklanjuti. Sehingga kejadian itu tak lagi terulang.
"Juga pengibaran bendera bintang kejora yang dilakukan diberbagai tempat, aksi pemisahan diri dari NKRI yang juga dibarengi dengan aksi kekerasan bersenjata, idealnya dilakukan secara persuasif. Namun bila tak diindahkan, semestinya dilakukan secara pendekatan militer khususnya melalui operasi militer selain perang," ucapnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima Agus mengatakan separatis Papua, semakin lama semakin berbahaya.
Baca SelengkapnyaTNI ingin tanah Papua damai dan warganya sejahtera
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Laksamana Yudo Margono membahas mengenai ancaman dan kebutuhan prajurit TNI untuk menjaga perbatasan.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta warga Pulau Rempang tidak perlu khawatir dengan kehadiran prajurit TNI.
Baca SelengkapnyaPeneliti dan Ahli Militer Made Tony Supriatna menjelaskan kondisi di Papua.
Baca SelengkapnyaKKB terus menebar teror. Termasuk pilot Susi Air yang disandera masih mereka tawan. Penyanderaan sudah dilakukan hampir lima bulan.
Baca SelengkapnyaDanrem menekankan kepada prajurit Satgas yang baru agar melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional.
Baca SelengkapnyaDalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Baca SelengkapnyaTerkait pernyataan Panglima TNI tersebut, nampaknya dinilai bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan memperpanjang konflik di Papua.
Baca SelengkapnyaPanglima Yudo melihat keadaan yang panasdi Rempang, membuat aparat kepolisian kewalahan menghadapi pendemo.
Baca SelengkapnyaSebanyak 446.219 prajurit TNI dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi Pemilu 2024 di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaAparat TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2023 bersama Polda Papua memperkuat pengamanan di 9 daerah operasi menjelang HUT OPM.
Baca Selengkapnya