Menhub jamin pengosongan lahan bandara di Kulon Progo berlangsung persuasif
Merdeka.com - Menanggapi adanya penolakan dari warga terkait pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi akan mengumpulkan stakeholder terkait. Hal ini disampaikan Budi Karya di sela-sela Seminar Peningkatan Kecepatan Kereta Api Koridor Jakarta-Surabaya, di Gedung Pascasarjana UGM, Kamis (7/12).
Budi Karya menuturkan dalam seminggu ke depan pihaknya akan mengumpulkan semua stakeholder. Nantinya, sambung Budi Karya, akan memetakan apa yang menjadi masalah di pembangunan NYIA.
"Akan kita bicarakan dan petakan (permasalahan). Termasuk soal penolakan warga," kata Budi Karya.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Apa yang dibahas Koalisi Perubahan dalam pertemuannya? Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
-
Apa tujuan dari stakeholder meeting di Palembang? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Siapa yang membantu Budi? Dengan bantuan Tuti, Budi berhasil melepaskan kakinya dari dahan pohon.
Budi Karya menganggap adanya penolakan warga terhadap pembangunan Bandara NYIA di Kulon Progo merupakan hal yang lumrah. Pemerintah, kata dia, sudah mengambil langkah hati-hati dalam permasalahan penolakan tersebut.
"Ya kalau pembebasan tanah pasti ada pro-kontra. Pemerintah sudah sangat hati-hati untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Tetapi kalau saya lihat Permen tentang pembebasan tanah itu toleran," urai Budi Karya.
Budi Karya menambahkan dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan di Bandara NYIA pemerintah telah melakukan proses konsiyasi. Dan saat ini, proses konsinyasi sudah dilakukan.
"Karena konsinyasi dalam proses pembebasan lahan sudah dilakukan, saya menjamin proses pengosongan lahan pembangunan NYIA berlangsung persuasif. Tidak ada upaya pemerintah untuk melakukan tindakan represif ke warga. Saya coba cari jalan yang terbaik," kata Budi Karya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri AHY akan mengkaji lebih dulu terkait wacana itu.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca SelengkapnyaTerdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan lahan
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaMenteri AHY akan menertibkan kawasan Puncak Bogor dari bangunan liar tak berizin.
Baca SelengkapnyaSalah satu rapat yang dilakukan oleh Menhub adalah rapat dengan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim.
Baca SelengkapnyaMenteri Perhubungan ingatkan maskapai terkait bagasi penumpang saat puncak arus balik lebaran.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca SelengkapnyaPermintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaHeru menyebut, di masa mendatang tata ruang di Jakarta tidak ketinggalan zaman.
Baca SelengkapnyaJokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan
Baca Selengkapnya