Menpora Jadi Dosen Penguji Menaker Ida Fauziyah di Kampus IPDN

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menjadi dosen penguji mahasiswa Ida Fauziyah yang juga sebagai Menteri Ketanagakerjaan dengan disertasi 'Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat RI' di Kampus IPDN Gedung Pascasarjana, Cilandak.

Menpora bersama Rektor IPDN Hadi Prabowo mendengarkan langsung paparan materi disertasi yang disampaikan Ida Fauziyah.

"Alhamdulillah, terima kasih kepada semua dosen penguji yang ada di ruangan ini. Di tengah tugas dan kesibukan sehari-hari yang menguras energi, penelitian ini dapat saya selesaikan dengan baik," kata Ida dalam pembukaanya.

Orang lain juga bertanya?

Penelitian berjudul 'Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia' ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan pada program Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Pemilihan isu gender dalam konteks keparlemenan yang menjadi tema sentral penelitian ini tentu tak lepas dari 'takdir' sebagai wakil rakyat yang saya jalani selama hampir dua dasawarsa. Selama itu saya mendedikasikan segenap tenaga dan pikiran untuk turut berikhtiar meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai tugas dan fungsi yang melekat pada lembaga legislatif," ujarnya.

Ida Fauziah menyampaikan, sebagai politisi yang berkesempatan menjadi legislator selama empat periode, dirinya terlibat hampir seluruh dinamika parlemen pasca-reformasi sebagai bentuk peran dan kontribusi perempuan dalam pembentukan regulasi dan pengambilan kebijakan negara.

"Saya menemukan salah satu urgensi penelitian, yaitu untuk mengamati sejauh mana perspektif gender terimplementasi dalam proses perancangan sejumlah kebijakan di lembaga legislatif, " tambahnya.

"Semoga hasil penelitian ini dapat menambah refrensi dalam pengambilan kebijakan, terutama agar pembangunan di semua sektor memiliki perspektif gender dan berkeadilan bagi perempuan. Sebab, tidak ada demokrasi sejati tanpa keterwakilan perempuan," harapnya. (mdk/hhw)