Menpora: Usulan KONI Pusat dan Daerah PON Papua Oktober 2021

Merdeka.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan, KONI Pusat dan daerah mengusulkan PON 2020 menjadi bulan Oktober 2021. Hal itu disampaikan Menpora saat telokonfrensi bersama wartawan, beberapa waktu lalu.

"Mengenai waktu yang pas untuk penundaan PON yang muncul bulan Oktober 2021 tersebut, itu adalah usulan dari KONI Pusat, KONI Daerah. Sebenarnya ada usulan juga dilakukan bulan Maret, tetapi kemudian ada pertimbangan bahwa bulan Maret itu anggaran di daerah belum semuanya keluar," katanya.

Dia menyampaikan, usulan itu berdasarkan hasil diskusi bersama KONI Pusat, KONI Daerah termasuk PB PON sendiri yang sudah mengirimkan surat langsung.

"Tetapi bulan Oktober tersebut juga tergantung dari kondisi Covid-19 tersebut apakah sudah selesai apa belum, kalau memang belum berarti kita juga belum bisa. Yang penting kita mempersiapkan itu semuanya dengan baik," tambahnya.

Menpora juga meminta kepada masyarakat dan stakeholder olahraga Indonesia untuk bersabar terlebih dahulu mengenai waktu penundaan PON 2020. "Insyaallah dalam waktu dekat ini akan secepatnya ada keputusan terkait waktu penundaan PON 2020 Papua nanti. Jadi semuanya saya harap bersabar," kata Menpora.

Sebelumnya, dia juga menyampaikan keputusan penundaan PON 2020 Papua akan menunggu hasil Rapat Terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo.

Menpora menyampaikan berdasarkan hasil rapat kerja dengan Komisi X DPR RI (14/4) kemarin, terkait PON 2020 sudah diputuskan dalam poin hasil Raker. Keputusan Raker poin nomor 2 tersebut isinya yakni: Komisi X DPR RI mendesak Menpora RI untuk menunda pelaksanaan PON XX Tahun 2020 dan menetapkan kepastian waktu, tanggal, bulan dan tahun penyelenggaraan, dengan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur PON XX dan Terus memelihara venue yang sedang dan telah dibangun dengan memperhatikan sesuai Protokol Kesehatan Covid-19.

Berdasarkan poin diatas, Menpora menyatakan bahwa clear belum ada keputusan Kemenpora menunda. Penentuan PON 2020 ini itu diputuskan melalui rapat kabinet bersama Presiden RI. Tentu kewajiban saya harus melaporkan terlebih dahulu kepada bapak Presiden dalam rapat kabinet. Kapan? saya berkeinginan untuk segera dilakukan dan saya mengajukan dijadwalkan ratas kabinet untuk membahas masalah PON 2020 ini termasuk waktunya. (mdk/hrs)