Menteri Eko dan menteri koperasi buat komitmen bangun desa

Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Anak Agung Gede Puspayoga sepakat mengembangkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Koperasi dan BUMDes yang ditandatangani di Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (23/9).

Bersamaan dengan acara itu juga diserahkan bantuan program dari Kementerian Koperasi dan UKM meliputi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Nomor Induk Koperasi (NIK), Dana Bergulir, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, juga diserahkan bantuan program dari Kemendes dan PDT serta Pemda.

Eko mengatakan Wonosobo dipilih sebagai proyek percontohan karena telah dikaji dengan matang. Dia juga menyampaikan konsep nawacita pemerintah yang mencanangkan pembangunan dari desa-desa tertinggal dan wilayah pinggiran.

"Ada separuh dari penduduk ada di desa dan lebih dari 100 angkatan kerja kita ada di desa-desa. Kita sama-sama membuat masyarakat kita menjadi lebih makmur dan sejahtera," tuturnya.

Puspayoga merasa bangga bisa hadir di Wonosobo meski di tengah hujan deras yang mengguyur wilayah itu. Menurut dia, sinergi dua kementerian bertujuan untuk memberdayakan koperasi dan UKM melalui sinergi dengan program dari Kemendes dan PDT.

Pada kesempatan itu, Puspayoga sekaligus merealisasikan program-program kementeriannya meliputi KUR, IUMK, Hak Cipta, Dana Bergulir dari LPDB-KUKM, dan NIK.

"Koperasi itu jarang ngemplangnya apalagi UKM-nya, KUR juga sekarang yang sedang berjalan NPL-nya nol koma, jadi sangat bertanggung jawab pengusaha kecil kita," tuturnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko mendukung penuh upaya dua kementerian untuk memberdayakan masyarakat desa melakui sinergi koperasi dan BUMDes. Terlebih tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang persentasenya masih di atas rata-rata nasional yakni mencapai 13 persen.

"Dari 35 kabupaten/kota sebanyak 15 kabupaten tingkat kemiskinannya masih di atas rata-rata provinsi bisa di atas 20-21 persen," katanya.

Oleh karena itu ia mengajak jajarannya termasuk para bupati atau wali kota, camat, hingga lurah untuk bekerja keras merespona program-program pemerintah pusat untuk menangani kemiskinan.

"Ayo para bupati kita respons dengan sebaik-baiknya kebijakan pemerintah pusat. Yang paling dekat dengan kemiskinan dan masyarakat pedesaan adalah kita di daerah," tegasnya. (mdk/did)