Menteri Ferry: Perusahaan kelapa sawit tak bisa usir suku anak dalam

Merdeka.com - Pemerintah telah melepas dua ribu hektar lahan bagi suku anak dalam di hutan pedalaman Provinsi Jambi. Pelepasan lahan dinilai penting karena suku anak dalam butuh kepastian akan tempat tinggal dari negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan dalam acara peringatan Hari Agraria Nasional Tata Ruang (Hantaru) 2015 di Kota Solo, Sabtu (31/10). Ferry mengatakan pelepasan lahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 mengenai tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat termasuk suku anak dalam.

Dengan permen tersebut, perusahaan kelapa sawit tidak dapat mengusir sembarangan suku anak dalam. "Kalau tetap dilakukan, kita akan mencabut tegas izin mereka," kata Ferry.

Kendati melepas, pemerintah, kata Ferry akan mengawasi penggunaan dua ribu hektar lahan yang digunakan untuk suku anak dalam.

"Hak komunal seperti itu telah kita lakukan kepada beberapa masyarakat adat seperti suku badui, suku tengger dan kampung naga. Permen ini merupakan pengakuan negara terhadap tanah-tanah yang memang tempat hidup mereka. Sekali pun itu berada di kawasan perkebunan sawit, kita inklafkan," katanya. (mdk/eko)