Moeldoko sebut kupon sembako Jokowi bukan bagian kampanye Pilpres 2019

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespon viralnya foto kupon sembako kunjungan Presiden Jokowi berstempel Polres Resor Sukabumi. Dia mengatakan, pembagian sembako tersebut bukan bagian dari kampanye jelang Pilpres 2019.

"Enggak, enggak ada upaya itu (kampanye)," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/4).

Mantan Panglima TNI ini menuturkan, pembagian sembako oleh Jokowi saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah bukan baru dilakukan sekarang. Melainkan sudah dilakukan sejak menjabat sebagai Kepala Negara.

Moeldoko menambahkan, pembagian sembako sebetulnya sudah dilakukan juga oleh pemerintahan sebelumnya. Anggaran sembako dialokasikan khusus ke Banpres (Bantuan Presiden).

"Kalau yang dulu mungkin momentum pokoknya dibagi, kebetulan sekarang presiden dateng ke satu tempat sehingga dibagi. Jadi itu mungkin itu menjadi perhatian. Tapi intinya adalah sebenarnya, sama pemerintahan sebelumnya juga memberikan bantuan-bantuan seperti itu. Hanya metodenya berbeda, tapi kan sama aja," jelasnya.

Mengenai adanya kupon sembako, kata Moeldoko, hanya untuk menjaga ketertiban. Dengan adanya kupon, warga bisa tertib menerima sembako yang diberikan presiden.

Demikian juga dengan keterlibatan petugas keamanan seperti Polres Resor Sukabumi saat pembagian sembako, hanya untuk mengantisipasi adanya kejadian yang tidak terkendali. Misalnya warga tiba-tiba pingsan saat menerima sembako.

"Jadi ada polisi, Danramil, Babinsa. Tujuannya karena ini ada masa besar, jangan-jangan nanti ada yang pingsan, meninggal, kan ini bisa terjadi," kata dia.

Sementara itu, ‎Menteri Sosial Idrus Marham mengaku heran dengan sikap sejumlah pihak yang tidak suka dengan pembagian sembako yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

"Aneh juga kalau kita bantu rakyat kok ada yang ngomel, itu justru perlu dipertanyakan (yang ngomel), mereka berjuang untuk apa?. Kalau kita bantu rakyat, kenapa ngomel-ngomel, kita semua kerja untuk rakyat," katanya.

Politisi Golkar ini mengatakan, program bantuan pemerintah kepada masyarakat sudah ada sejak lama. Bukan saat pemerintah Jokowi saja.

"Dari awal sudah ada bantuan ini, sudah ada programnya ya kenapa masa mau Pemilu dihentikan kepentingan rakyat, mestinya lebih ditingkatin aja, dan kita kerja untuk rakyat, itu tidak boleh?" ujarnya.

Idrus menjelaskan, pembagian bantuan ataupun paket sembako untuk masyarakat, memiliki anggaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian harinya.

"Ada anggaran di Kemensos, saya tanggung jawab‎, apa yang saya lakukan sesuai dengan program-program di Kemensos, kalau misalkan ada bagi-bagi dan saya saya minta Pak Jokowi hadir, ya sebagai presiden, apa salahnya di sini, kan enggak ada salah," tandasnya.