Moratorium Belum Dicabut, Pemprov Jabar Siapkan Pemekaran Daerah

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan ada pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam lima tahun ke depan. Tiga dari enam daerah di Jawa Barat sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Setda Provinsi Jawa Barat Dani Ramdan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Jumat (1/3). Menurutnya, kebijakan DOB atau pemekaran wilayah adalah janji politik dari Gubernur Ridwan Kamil yang diakomodir pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Adapun tiga dari enam daerah tersebut telah masuk dalam program legislasi nasional, yakni Bogor Barat merupakan bagian dari Kabupaten Bogor, Garut Selatan dari Kabupaten Garut dan Sukabumi Utara dari Kabupaten Sukabumi.

Sedangkan tiga usulan daerah lainnya akan disesuaikan dengan pemenuhan persyaratan pengusulan Daerah Persiapan Otonom Baru. Bappeda Provinsi Jawa Barat telah melakukan kajian terhadap tiga daerah lainnya yaitu untuk pemekaran Kab. Indramayu, Kab. Bekasi, dan Kab. Cianjur.

Hanya saja, semua ini menunggu pemerintah pusat yang saat ini belum mencabut moratorium tentang pemekaran daerah. Namun, karena usulan DOB bertujuan untuk meningkatkan potensi setiap daerah, Pemprov Jabar akan tetap menyampaikan usulan. "Kalaupun nanti usulan ini tidak ditanggapi oleh pusat, tapi karena ini sudah janji politik usulan akan tetap kita proses," katanya.

Dia sampaikan, tak hanya potensi daerah yang akan dimekarkan dari enam wilayah tersebut, namun menyangkut pula keberlanjutan daerah induknya agar kemampuannya tidak melorot.

"Perhitungan lebih komprehensif itu yang membuat kita lebih cermat. Modal awal itu dari induk," katanya.

Pihaknya berharap tatkala DOB ini berhasil diimplementasikan, maka selanjutnya tidak mendapatkan permasalahan. Karena itu, akan memastikan setiap induk wilayah DOB tersebut agar benar-benar siap dalam segi aset hingga SDM.

"Bukan hanya berbagi anggaran, berbagi aset, sampai personelnya juga harus berbagi. Sementara semua kondisi pemerintah sedang krisis pegawai," pungkasnya.