MPR Usul Pemerintah Bentuk Satgas Khusus Tangani Virus Corona
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengusulkan pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani permasalahan wabah virus Corona. Arsul mengatakan, belum ada jalur komando yang jelas dalam menangani masalah ini.
"Nah ini yang pemerintah kalau kita usulkan harus membentuk satgas khusus juga, nanti chief and command-nya, komandonya ada pada siapa, kementerian kesehatan tapi didukung oleh semua elemen pemerintahan termasuk TNI-Polri atau pada siapa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1).
Arsul menyambut baik langkah pemerintah yang akan mengevakuasi WNI di Wuhan, China. Dia juga menyarankan pemerintah mengeluarkan travel warning.
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Kenapa Mentan harus menunda perjalanannya ke China? 'Sebenarnya saya harus berangkat ke China. Tapi mendengar kabar, kami dengar kabar setelah keliling Padang, Sumatera Barat.' 'Kena musibah, termasuk pertanian jadi saya mundurkan. Insyaallah dalam waktu dekat mungkin paling lambat bulan depan, anggarannya sudah turun untuk Sumbar.
-
Kenapa Pertempuran Wuhan jadi penting? Pertempuran ini menandai salah satu upaya terbesar Jepang untuk menghancurkan perlawanan Tiongkok dan memperluas kendali mereka di daratan Tiongkok.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa yang dilakukan bandara untuk mengantisipasi mpox? Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, menerapkan penggunaan aplikasi satu sehat health pass (SSHP) untuk mengantisipasi penyebaran mpox atau cacar monyet yang telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai kondisi darurat kesehatan global sejak 14 Agustus 2024 yang lalu.
"Yang paling penting pemerintah setelah kita bersuara sudah mengeluarkan paling tidak travel advisory juga," jelasnya.
Menurutnya, dengan adanya pernyataan WHO kasus virus Corona ini masuk darurat, Indonesia tak boleh ketinggalan kereta. Segala langkah bisa ditempuh pemerintah.
"Nah apakah bentuknya dengan adanya penetapan dari WHO kemudian evakuasi segera dilakukan, menghentikan penerbangan, termasuk kedatangan, saya kira harus kita cermati dalam konteks bagaimana negara lain juga menyikapi itu," jelasnya.
Tetapi, Arsul menuturkan pemerintah juga tidak bisa mengambil langkah yang paranoid. Dia menyarankan lebih baik Indonesia mengikuti langkah negara tetangga.
"Misalnya negara lain belum mengambil sedrastis itu, tetapi negara lain mengambil langkah drastis, tidak ada salahnya kita mengambil yang drastis, harus cek juga seberapa banyak misalnya wisatawan dari China yang masuk ke sini, dibandingkan negara lain, khususnya dari daerah-daerah jadi pusat penyebaran virus corona," jelasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mengingat virus cacar monyet bukanlah penyakit sembarangan.
Baca SelengkapnyaSurat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor SE 5 DJPU Tahun 2024 tentang Penggunaan SatuSehat Health Pass pada Pelaku Perjalanan Luar Negeri.
Baca SelengkapnyaMeningkatnya kasus cacar monyet atau MPOX di sejumlah negara, BBKK Soekarno-Hatta bersama Angkasa Pura meningkatkan pengawasan penumpang dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaPenetapan kebijakan itu sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International Concern) oleh WHO.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.
Baca SelengkapnyaPuan meminta pelayanan kesehatan selalu ada di rest area dan semua layanan transportasi lainnya.
Baca SelengkapnyaBandara sebagai pintu masuk pertama perlu melakukan persiapan terkait mitigasi Covid-19.
Baca SelengkapnyaKementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta masyarakat untuk tidak panik dengan adanya pneumonia misterius yang tengah merebak di China dan Eropa.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani meminta Pemerintah memperkuat jaring pengaman layanan kesehatan secara komprehensif dan terkoordinasi, terkait penyakit monkeypox.
Baca SelengkapnyaImbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaSaat ini, Omicron EG.5 mendominasi di tengah kenaikan kasus Covid-19.
Baca Selengkapnya