Mungkinkah ada Aksi 'People Power' Pasca Pilpres, Ini Analisa Mantan Waka BIN
Merdeka.com - Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali menilai people power hanya gara-gara perbedaan dukungan dalam pemilihan umum presiden tidak mungkin terjadi. Sebelumnya, viral kabar akan ada aksi massa pasca Pilpres 2019.
"People power tidak mungkin terjadi karena persyaratannya belum terpenuhi," kata As'ad saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (18/4). Demikian dikutip dari Antara.
Menurut As'ad, sebuah gerakan massa yang besar hanya mungkin terjadi jika ada krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat, kekurangan bahan makanan, kelangkaan bahan makanan, harga membubung tinggi, dan krisis bahan bakar.
-
Apa yang diancam AIPI dalam Pemilu? 'Banyak sekali sekarang, paling serius dalam integritas negeri ini adalah uang, ancaman ini akan terjadi, dan akan terjadi pada Pemilu 2024,' jelas Alfitra dalam acara sosialisasi aplikasi Sietik DKPP RI di Hotel Yuan Garden, Senin (18/12).
-
Kenapa Tim Hukum AMIN khawatir dengan Pilpres 2024? Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir menilai, kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Khususnya antara kelompok pendukung pasangan calon di daerah.
-
Apa yang diungkapkan Ba'asyir tentang pilpres? Ba'asyir mengatakan bahwa pasangan calon yang paham Islam adalah paslon nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
-
Siapa yang bisa melakukan Tindak Pidana Pemilu? Tindak pidana pemilu merujuk pada serangkaian tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum atau pemilu.
-
Apa penyebab perselisihan hasil pemilu? Perselisihan hasil pemilu merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik yang timbul terkait dengan proses pemilihan umum.
-
Siapa pemenang Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi suara nasional, pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, berhasil masuk sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan perolehan suara lebih dari 85 juta suara atau 55,50% dari total suara sah yang masuk.
Selain itu, juga terjadi krisis politik yang mengakibatkan pemerintahan tidak berjalan, gangguan keamanan yang masif, dan aparat keamanan di luar kendali.
Syarat lainnya, kata As'ad, terjadi krisis kebudayaan sehingga pranata sosial tidak berfungsi, ketidakpatuhan sosial secara masif. Faktor lain adalah timbulnya revolusi sosial budaya, hilangnya identitas bangsa, dan runtuhnya semangat kebersamaan dalam masyarakat.
"Apa yang terjadi sekarang hanyalah kesalahpahaman soal hasil pilpres yang oleh KPU belum selesai dihitung semuanya," kata As'ad.
Dia yakin jika penghitungan versi KPU sudah selesai, data berbeda bisa dicocokkan. Bila terjadi perbedaan, bisa diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan jati diri bangsa.
"Kedua capres kita adalah tokoh berkepribadian, berintegritas, terhormat, mencintai rakyatnya, dan juga dicintai," tutup As'ad.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Semua pihak diminta menghormati proses di MK yang sedang berjalan saat ini
Baca SelengkapnyaAnies buka-bukaan seluruh partai di Indonesia saat ini tersandera oleh pemegang kekuasaan.
Baca SelengkapnyaSelain itu, Anies mengajak masyarakat melawan intimidasi.
Baca SelengkapnyaDalam politik, pilihan calon presiden hanya individu itu dan tuhannya yang tahu. Sementara secara kelembagaan punya mekanisme sendiri.
Baca SelengkapnyaAnies belum banyak merespons akan dirinya yang membuka opsi untuk membentuk ormas atau parpol baru.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan, dirinya tidak sendirian dalam melakukan perubahan. Dia bergandengan tangan bersama masyarakat untuk melawan ketidakadilan.
Baca SelengkapnyaLuluk menilai jika hal yang disampaikan Anies merupakan pengetahuan umum sebaiknya diabaikan saja.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Anies saat jadi pembicara dalam Kuliah Kebangsaan di UI.
Baca SelengkapnyaAnies meminta masyarakat tidak goyah dengan upaya salah satu capres yang ingin satu putaran.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, Golkar menyebut hak setiap orang untuk maju dalam pilkada termasuk Anies.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, rencana membuat partai atau ormas tidak lama akan dilakukannya dengan melihat dinamika gerakan perubakan semakin hari semakin besar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAce Hasan Syadzil mengatakan siapapun berhak untuk mendirikan partai politik.
Baca Selengkapnya