NU dukung Pancasila tidak mungkin dibubarkan pakai Perppu Ormas
Merdeka.com - Wakil Khatib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Taufik Damas, tidak sependapat dengan Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra. Dia menegaskan ormas sekelas NU tidak dapat dibubarkan lewat Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.
"Kalau Perppu ini untuk organisasi yang anti pancasila, kalau NU itu sangat mendukung pancasila bagaimana mungkin, enggak bisa," tegas Taufik di Warung Daun Cikini, Jakarta, Kamis (20/7).
Taufik juga menilai dengan dikeluarkannya Perppu tentang Pembubaran ormas ini tidak bisa membuat pemerintah sewenang-wenangan membubarkan tanpa ada kajian dan data akurat.
-
Kenapa NU dan Muhammadiyah punya pandangan berbeda? Perbedaan orientasi keagamaan NU dan Muhammadiyah bisa dilacak berdasarkan proses polarisasi pemikiran dan pengalaman pendidikan dua tokoh utama pendiri organisasi tersebut, yaitu KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy‟ari. Keduanya merupakan representasi ulama nusantara yang hidup pada abad ke 19 dan ke 20.
-
Siapa pendiri NU? KH Hasyim Asy'ari merupakan tokoh penting dibalik organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Ia memprakarsai berdirinya NU pada 1926, mendapat julukan Hadratus Syekh (maha guru), sekaligus menjadi Rais Akbar NU pertama.
-
Bagaimana cara NU memperjuangkan umat Islam? Partai ini memperjuangkan kepentingan umat Islam terutama masyarakat Islam yang berada di kelas bawah.
-
Apa perbedaan utama NU dan Muhammadiyah? NU merupakan organisasi yang menganut paham Islam Sunni yang mengikuti tradisi keagamaan yang telah ada sejak masa kolonial. Mereka menghargai dan menghormati tradisi-tradisi keagamaan seperti tahlil, doa arwah, dan ziarah kubur. Di sisi lain, Muhammadiyah memiliki pandangan yang lebih puritan dan lebih menekankan pada ibadah yang benar dan tegas dalam kerangka yang sederhana, dengan menekankan pentingnya pemahaman ajaran agama yang murni.
-
Siapa pendiri NU dan Muhammadiyah? Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada 31 Januari 1926 di Surabaya. NU didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari untuk menampung gagasan keagamaan para ulama tradisional sebagai reaksi atas prestasi ideologi gerakan modernisme Islam yang mengusung gagasan purifikasi puritanisme. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912.
"Jadi kalau kemudian orang membayangkan ada penyalahgunaan Perppu sehingga melahirkan sikap kewenang-wenangan, saya melihat tidak sejauh itu lah karena pemerintah bisa sewenang-wenang itu kalau dia terlalu kaut dan itu adalah pemerintah otoriter dan sekarang ini bukan pemerintah otoriter," jelasnya.
Sebelumnya Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan kepada semua Ormas dapat dibubarkan dengan adanya Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
Bahkan Yusri menyebutkan ormas besar sekelas Nahdatul Ulama bisa senasip dengan HTI yang dibubarkan pemerintah.
"Jadi saya juga mengingatkan kepada semua pimpinan ormas bahwa jangan senang-senang dulu sekarangkan ada yang senang pak Aqil Siradj atau siapa kelihatannya antusias. Pak bisa berbalik kepada semua, NU pun bisa kena dibubarkan juga dengan ormas ini saya pikir kita haris hati-hati menyikapi perkembangan yang baru ini," kata Yusril.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan PBNU tidak mendukung capres siapapun
Baca SelengkapnyaGus Yahya tidak melarang setiap pengurus NU mengutarakan pendapat pribadinya.
Baca SelengkapnyaGas Yahya meminta calon pemimpin akan berkontestasi tidak menjual embel-embel NU dan agama demi meraih suara.
Baca SelengkapnyaGus Yahya menegaskan akan memberikan sanksi kepada pengurus yang mengatasnamakan NU untuk kegiatan politik praktis.
Baca SelengkapnyaNasDem menilai PBNU sebagai organisasi struktural tentu tidak dapat melarang masyarakat NU untuk berpolitik
Baca SelengkapnyaNorma NU sebagai organisasi dan lembaga pun tegas tidak mengizinkan sikap memberikan dukungan
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan setuju dengan PBNU tidak boleh terlibat politik praktis seperti yang disampaikan Ketum PBNU Gus Yahya.
Baca SelengkapnyaKetua PBNU Abdullah Latopada menegaskan wacana MLB NU diisukan hanya dari segelintir orang
Baca SelengkapnyaPBNU merespons adanya muktamar luar biasa yang didengungkan oleh sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaGus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin juga setuju dengan pernyataan Gus Yahya pengurus PBNU tidak boleh mengatasnamakan organisasi dipimpinnya secara politik.
Baca Selengkapnya