Ogah komentari soal DP rumah nol rupiah, Ahok khawatir Anies marah

Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)‎ awalnya tidak ingin mengomentari program uang muka atau down payment (DP) 0 persen atau 0 rupiah milik saingannya Anies Baswedan. Sebab dia khawatir mantan Rektor Paramadina itu marah.‎

"Kamu tanya yang bersangkutan aja. Nanti dia marah lagi sama aku," kata Ahok di kawasan Pantai Indah Kapuk, Pluit, Jakarta Utara, Jumat (31/3).

Mengenai adanya rumah yang masih berharga kisaran Rp 350 juta, Ahok hanya terkekeh. Dia bahkan mempertanyakan kembali, jika masih ada rumah dengan harga tersebut buat apa banyak orang membeli hunian di pinggiran Ibu Kota.

"Kalian ini kaya kura-kura dalam perahu aja. Kalau di Jakarta rumah bagus-bagus harga Rp 350 juta pasti loe orang pada mau beli tuh," ungkapnya.

Bahkan, mantan Bupati Belitung Timur ini sempat tertarik jika memang masih ada rumah dengan harga tersebut. Sebab dia mencari tanah di kampung halamannya saja sulit dengan harga yang cukup terjangkau.

"Aku aja kalau di Belitung ada tanah Rp 10 juta langsung aku borong. Ada enggak? susah nyarinya. Artinya tuh gitu loh sama rumah di Jakarta. Ukuran berapa dulu? kalau Rp 350 juta ukurannya cuma 10m2 atau di gang, saya enggak tau kan," tutupnya.‎

Program kredit rumah tanpa Down Payment (DP) pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diakui masih banyak pihak salah paham. Padahal konsep diusung mereka, yakni mencicil rumah dengan uang nol Rupiah. Sementara banyak warga Jakarta mengartikan program tersebut dengan DP 0 persen.

"Bukan nol persen, tapi DP-nya nol Rupiah. Makanya, itu si debitur harus mengumpulkan dana sekitar enam bulan untuk DP tersebut," kata Anies di Jakarta, Jumat (17/2).

Aturan ini juga dikhawatirkan menyalahi aturan Loan to Value (LTV) dari Bank Indonesia. Peringatan itu justru dianggap salah bagi keduanya. Sebab mereka meyakini bahwa program ini tidak melakukan pelanggaran apapun.

Bank Indonesia (BI) menyebut aturan LTV minimal 15 persen dari harga rumah. Aturan itu bahkan tertuang dalam Peraturan BI (PBI) Pasal 17 Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti. Tetapi, bagi Anies aturan itu tetap sah bila masuk dalam program pemerintah daerah (Pemda).

"Tidak menyalahi aturan, jika itu termasuk dalam program pemerintah daerah," tegas Anies.