Operasional TPK Palaran kembali normal pasca OTT tim saber pungli
Merdeka.com - Operasional di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran yang dioperatori PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP), kembali normal pascaoperasi tangkap tangan tim satgas pungli Bareskrim Polri dan Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur. Kini TPK Palaran sebagai salah satu obyek vital, dijaga Brimob bersenjata.
Merdeka.com berkesempatan menyambangi kawasan TPK Palaran. Terlihat aktivitas keluar masuk tronton bermuatan peti kemas, berjalan normal. Tidak ada lagi petugas pungut dari koperasi di pos menuju area TPK.
"Sekarang, tetap berjalan seperti biasa, normal. Kebetulan siang ini, belum ada kapal. Baru ada kapal malam nanti pukul 20.00 WIB," kata Advisor PT PSP Sugito, kepada wartawan di lokasi TPK Palaran, Senin (20/3).
-
Bagaimana penangkapan para pelaku TPPO? Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya aktivitas mencurigakan oleh ketiga pelaku.
-
Dimana pungli terjadi di Rutan KPK? 'Terperiksa sebagai Karutan KPK sejak pertemuan makan bersama di Bebek Kaleyo telah mengetahui tentang praktik pungutan liar dan yang sudah terjadi sejak lama tapi terperiksa tidak berusaha menghentikan pungutan liar tersebut,' ungkap Albertina dalam sidang putusan, di gedung Dewas KPK, Rabu (27/3).
-
Di mana aksi pungli terjadi? Viral Video Pungli di Babelan Bekasi Palaki Sopir Truk Tiap Lima Meter, Ini Faktanya Beredar video pungli di Babelan Bekasi. Seorang sopir truk yang melintas di kawasan Jalan Raya Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merekam banyaknya aktivitas pungli baru-baru ini.
-
Bagaimana sistem pungli di Rutan KPK berjalan? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Bagaimana pungli diatasi? Untuk menangani masalah pungli di destinasi wisata, beberapa langkah solusi dapat diambil: 1. Penegakan hukum yang lebih tegas: Peran Saber Pungli dan pihak berwenang harus tegas menindak pelaku pungli di lokasi wisata. Tindakan hukum yang jelas dan konsisten memberikan efek jera bagi oknum yang melakukan pungli.
"Sebelum ada OTT, ada pungutan dan sopir keberatan. Sekarang, saya mendengar, mereka para sopir lebih senang (tanpa pungutan). Karena, soal pungutan itu tidak dari perusahaan, karena ditanggung masing-masing," ujar Sugito.
"Juga, biaya bongkar di Jawa, Rp 10 ribu. Di sini lebih mahal," tambahnya.
Sementara operasional PT PSP, Julius menerangkan, sebelum OTT Bareskrim, unit Komura memiliki 10 grup dengan masing-masing grup terdiri dari 30 orang buruh kerja. "Itu terlalu banyak buat kami. Seharusnya dalam 1 kontainer, cukup 4 orang saja untuk bongkar muat," terangnya.
"Ya, memang kita gunakan mesin crane. Tapi masih perlu buruh, untuk membuka dan memasang sepatu (peti kemas). Itu saja. Jadi, ada kelebihan 26 orang dari tim itu (Komura)," tambahnya.
Sebelum OTT Polri, PT PSP juga merasa terintimidasi dengan kehadiran buruh Komura. "Melawan tidak bisa, karena terintimidasi. Ya, ada pihak luar yang mengintimidasi. Misalnya demo, dan protes-protes. Perusahaan tidak bisa melawan," sebut Julius.
"Harapan kami bahwa dengan OTT Polri, tarif bongkar muat normal.dan operasional aman," timpal Sugito.
Salah seorang sopir kontainer, Supri, juga mengemukakan keberatannya dengan pungutan Rp 20 ribu dari koperasi serba usaha PDIB. "Ya keberatan Pak. Setiap masuk parkir di dalam (area TPK) dipungut Rp 20 ribu. Kita cuma dapat ongkos Rp 50 ribu, tiap masuk parkir bayar, tidak nutup buat makan sehari Pak," sebut Supri.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin juga memastikan, tindakan OTT Polri, tidak memengaruhi kegiatan operasional TPK Palaran. "Sehingga biaya-biaya tidak perlu para pengguna jasa TPK, bisa ditekan," demikian Safaruddin.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor usai menangkap empat pejabat Dinas PUPR Kalsel.
Baca SelengkapnyaAparat keamanan menyatakan tidak ada warga yang mengungsi.
Baca SelengkapnyaKepolisian tidak mengetahui secara pasti status saksi yang dibawa sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum dalam OTT itu.
Baca SelengkapnyaKeduanya bersama sejumlah orang mengaku preman menyerang kantor Satpol PP Denpasar.
Baca SelengkapnyaTidak ada yang diamankan dari aksi tawuran tersebut karena adanya perlawanan dari para pelaku.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini sekaligus bentuk sinergitas TNI-Polri untuk mengedukasi baik sipil maupun prajurit, PNS agar lebih tertib lagi dalam berkendara.
Baca SelengkapnyaKapolda telah menyampaikan permohonan maafnya kepada TNI
Baca SelengkapnyaAKBP Abdus Syukur mengakui memang menerima seorang warga sipil dan saat ini masih diperiksa apakah terlibat dalam kelompok bersenjata atau tidak.
Baca SelengkapnyaInformasi Basarnas, pesawat Smart Air diawaki pilot Kapten M. Yusuf serta seorang Engineer on Board (EOB) bernama Deni S.
Baca SelengkapnyaPolresta Tangerang membentuk 8 posko antisipasi kejadian tak diinginkan.
Baca SelengkapnyaTNI mengungkapkan operasional bandara Bilorai, Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah masih belum normal usai penembakan KKB.
Baca SelengkapnyaPolda Papua Barat memastikan kondisi Pelabuhan Sorong telah kondusif pascabentrok antara prajurit TNI AL dengan personel Brimob Batalyon B, Minggu (14/4).
Baca Selengkapnya