Pantau hasil Pilkada Yogyakarta, PDIP endus sejumlah kejanggalan

Merdeka.com - DPP PDIP memantau langsung hasil Pilkada di Kota Yogyakarta. Dua orang anggota DPP PDIP diterjunkan langsung yaitu Tim Pendampingan DPP PDI Perjuangan, Tanto Kusuma dan Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) DPP PDIP, Aris Surya.

Menurut Tanto Kusuma, Pilkada Kota Yogyakarta mendapat perhatian serius dari DPP PDIP. DPP PDIP, lanjut Tanto, akan melakukan telaah terkait penyelenggaraan Pilkada di Kota Yogyakarta.

"DPP PDI Perjuangan serius berikan perhatian proses Pilwali Yogyakarta. Kita ingin pastikan penyelenggaraan Pilwali bisa berjalan sesuai amanat konstitusi," kata Tanto Kusuma di Kantor DPC PDIP Kota Yogyakarta, Minggu (19/2).

Sedangkan Aris Surya menambahkan, pihaknya telah melakukan identifikasi dan mendata laporan dari para saksi. Selain itu, terkait dengan proses pemungutan suara, pihaknya juga telah meminta agar DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta terus konsisten dalam memperjuangkan kawal suara rakyat.

"Ada perbedaan yang nyata terjadi. Bukan itu saja, ada kejanggalan dalam data yang diunggah KPU di internet. Kita akan lihat itu, termasuk desakan kita agar proses rekapitulasi bisa membuka kotak suara tidak sah yang jumlahnya sampai belasan ribu," ujar Aris.

Menanggapi adanya perhatian dari DPP PDIP, Ketua Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1, Danang Rudyatmoko menuturkan, akan tetap terus mengawal proses pilkada Kota Yogyakarta hingga pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta berikutnya. Langkah kawal suara rakyat ini jadi bagian edukasi politik kepada publik terkait menjaga integritas proses demokrasi di kota Yogyakarta.

"Suara rakyat Yogyakarta yang telah memberikan pilihan terus kita kawal. Ada banyak kejanggalan terjadi baik sebelum, pada saat pemungutan suara hingga rekapitulasi di PPK. Kejanggalan yang lain adalah banyak pemilih yang tidak bisa gunakan hak pilihnya karena berbagai hal," jelas Danang.

Danang menambahkan saat rekapitulasi suara ada belasan ribu surat suara yang tidak sah, kondisi ini tentu merugikan pemilih yang telah berpartisipasi karena suara sah dihitung tidak sah. Langkah kawal suara, lanjut Danang, tidak semata untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1, Imam Priyono-Achmad Fadli agar terpilih dan ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta.

"Kita menginginkan adanya transparansi dan integritas dari penyelenggara. Ada intimidasi terjadi di alami saksi termasuk ketika menggunakan batik saat bertugas tidak diperbolehkan. Ini apa masalahnya, belum lagi masalah aparatur sipil negara yang tidak netral. Harus diproses hukum, oknum PNS-nya," kata Danang.