Partisipasi masyarakat rendah, Bawaslu luncurkan Pojok Pengawasan
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) me-launching Pojok Pengawasan, Kamis (23/11). Pojok Pengawasan merupakan salah satu program dari Bawaslu berupa media informasi mengenai seluruh aktivitas kepemiluan, khususnya pengawasan, sekaligus menjadi sebuah ruang terbuka bagi semua masyarakat yang berinisiatif melakukan pengawasan partisipatif.
Ketua Bawaslu Abhan Misbah mengatakan, selain menampilkan informasi terkait pengawasan Pemilu sebagai sarana edukasi masyarakat, Pojok Pengawasan juga menjadi tempat diskusi mengenai pengawasan Pemilu.
"Pojok Pengawasan akan dibuka secara bertahap di seluruh provinsi. Ini harus menampilkan informasi yang mudah diakses publik, khususnya mengenai data pengawasan Pemilu," terangnya di Kantor Bawaslu Jawa Tengah.
-
Dimana Bawaslu Temanggung melakukan patroli pengawasan? Selain itu, pihaknya juga melakukan patroli pengawasan ke desa-desa dan membuka posko pengaduan masyarakat.
-
Bagaimana Bawaslu memastikan pengawasan yang adil di tingkat nasional? Di tingkat nasional, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan, pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu.Serta menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.
-
Bagaimana Bawaslu Temanggung melakukan pencegahan? Sesuai dengan pemetaan potensi yang menjadi kerawanan pada Pilkada 2024, pihaknya telah melakukan langkah pencegahan sebagai upaya mitigasi risiko. Langkah tersebut meliputi peningkatan koordinasi internal maupun eksternal dan penguatan kapasitas pengawas pemilu.
-
Apa yang menjadi fokus rekrutmen Bawaslu? Salah satu sasaran dalam rekrutmen CASN Bawaslu Tahun 2024 adalah para fresh graduate untuk membuat Bawaslu semakin baik dalam pengawasan bidang IT.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Kenapa Bawaslu Temanggung melakukan pemetaan kerawanan? Roni Nefriadi di Temanggung, mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemetaan potensi kerawanan Pilkada 2024 sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal.
Dia menegaskan bahwa Pojok Pengawasan bukan sekadar acara seremonial. "Ini harus continue meng-update kegiatan pengawasan Pemilu agar data-data yang dibutuhkan masyarakat bisa terinformasikan dan terintegrasi," ujar Abhan.
Dia pun menyampaikan Bawaslu terus mendorong adanya gerakan pengawasan partisipatif di masyarakat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sebagai bentuk mengawal jalannya Pemilu.
"Kami dorong gerakan pengawasan partisipatif yang tidak hanya mengejar kuantitas, tapi juga kualitas," paparnya.
Abhan mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu di semua tingkatan bisa meningkat. "Pojok Pengawasan juga bagian dari mendekatkan diri bagi Bawaslu kepada masyarakat, karena kami tidak bisa melakukan tugas pengawasan Pemilu secara optimal tanpa dukungan dan bantuan dari masyarakat," katanya.
Dia juga menyebut pentingnya peran berbagai insan pers dalam mengawasi jalannya Pemilu. "Kami dan jajaran pengawas akan selalu bersinergi serta membuka diri dengan rekan-rekan media dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia," ujarnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Jateng Fajar Subhi berharap tingkat partisipatif masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu bisa meningkat. "Tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu masih masuk kategori rendah sehingga perlu ada upaya-upaya peningkatan yang dilakukan semua pihak terkait," katanya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beberapa strategi pengawasan pemilu beserta tujuan dan langkah-langkahnya.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI kembali melakukan sosialisasi penting terkait pengawasan Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat bisa berkontribusi menyukseskan pemilu dengan cara melaporkan setiap kecurangan yang terjadi di lapangan.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca SelengkapnyaBawaslu memaparkan tujuh indikator kerawanan yang paling banyak terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).
Baca SelengkapnyaPolres Rohil juga melaksanakan sistem pengamanan kota, apel gelar pasukan, serta serangkaian sosialisasi kepada pihak terkait.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaBhabinkamtibmas Aiptu Sastro menerapkan program pendinginan situasi keamanan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaMelakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaIndeks kerawanan Pilkada 2024t akan segera disosialisasikan oleh Bawaslu dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca SelengkapnyaPengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.
Baca Selengkapnya