PBNU nilai masyarakat menerima informasi hoax seperti sarapan
Merdeka.com - Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Abdul Moqsith Ghazali menilai, seringnya masyarakat menelan informasi tak benar alias hoax dan fitnah yang beredar di media sosial layaknya rutinitas sarapan pagi. Menurut dia, hal itulah yang dimanfaatkan sekelompok orang membentuk Saracen.
"Di kota besar ini orang-orang sarapannya fitnah, makan siangnya itu lagi, malam itu lagi," kata Mosqith saat menjadi pembicara diskusi bertajuk 'Dagangan Lapak Ala Saracen' di restoran Es Teler 77, Jakarta Selatan, Rabu (20/9).
Menurut Mosqith, apa yang dilakukan kelompok Saracen merupakan perbuatan tak benar. Sebab, yang dirugikan tidak hanya korban fitnah saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Dimana hoaks tentang Kominfo beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Mengapa penghindaran berita meningkat? Para penulis laporan ini memperkirakan kenaikan angka ini disebabkan oleh berita perang di Ukraina dan Timur Tengah. Saat ini, penghindaran berita berada pada tingkat rekor tertinggi.
-
Bagaimana Kominfo tangani isu hoaks? Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atas konten yang teridentifikasi sebagai isu hoaks. Pemutusan akses ditujukan agar konten hoaks tidak tersebar luas dan merugikan masyarakat.
Ia menyoroti pelaksanaan Pilkada Jakarta yang kental saling serang antar kubu dengan produksi narasi ujaran kebencian. "Pemimpin yang baik itu menjadi buruk, dengan modal itu pemimpin buruk dimodifikasi jadi baik. Ini bahaya," kata dia.
Kominfo juga menyoroti hal sama. Jumlah laporan hoax yang diterima meningkat tajam pada Januari 2017. Masa itu merupakan kampanye Pilkada Serentak 2017. Hal itu disebabkan tingkat literasi yang rendah.
"Sejak akhir 2012 seberapa besar masyarakat mengirimkan informasi ke kominfo ada konten hoax, kekerasan, kebencian, laporan masuk pada Januari 2017 meningkat," kata Plt Humas Kominfo Noor Iza.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Bery, hoaks menggunakan kecerdasan buatan memang sudah cukup meresahkan.
Baca SelengkapnyaPenyebaran hoaks Pemilu ditemukan paling tinggi di Facebook.
Baca SelengkapnyaIsu hoaks di sektor kesehatan ternyata masih marak. Hal ini terbukti dari patroli Kominfo selama 2023.
Baca SelengkapnyaMasyarakat harus memiliki pemikiran kritis dalam membaca berita.
Baca SelengkapnyaKabar itu diunggah akun Rama News (instagram.com/ramanews) pada 23 April 2024 mengunggah sebuah video
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaMengajak masyarakat khususnya para pemilih pemula untuk tidak mudah percaya dengan informasi hoaks
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaDaftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca SelengkapnyaDi sisi lain, dia mengakui bahwa temuan hoaks Mafindo jumlahnya lebih sedikit dari banyaknya hoaks yang tersebar.
Baca SelengkapnyaBeredar selebaran digital yang menyebutkan adanya Program Sosial Rp5 juta per bulan yang mengatasnamakan TKN.
Baca SelengkapnyaPihak BSI mengimbau kepada nasabah selalu waspada, segala informasi tentang Bank BSI hanya menggunakan saluran resmi terverifikasi
Baca Selengkapnya