PDIP nilai Marsekal Hadi batalkan mutasi 16 pati TNI untuk solidaritas
Merdeka.com - Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menganulir mutasi sejumlah Perwira Tinggi (pati) TNI didasari atas kedaulatan agar terjadi solidaritas antar TNI. Marsekal Hadi membatalkan sekitar 16 pati TNI yang sebelumnya dirotasi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di akhir masa jabatannya.
"Tentu Panglima mengambil kebijakan strategis atas dasar pertimbangan yang matang untuk solidaritas dari TNI yang memang memiliki tugas penting menjaga kedaulatan," kata Hasto di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (21/12).
Hasto menjelaskan pihaknya sebagai anggota partai politik hanya bisa mendorong TNI agar menjaga pertahanan di Indonesia. Dia juga mengingatkan kepada TNI agar terus solid dalam menjalankan tugas.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
-
Bagaimana Panglima TNI memperkuat hubungan pertahanan? Di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Agus Subiyanto, kedua angkatan bersenjata memperluas interaksi profesional dan hubungan antar masyarakat melalui kunjungan tingkat tinggi secara berkala, mengikuti kursus, pertukaran profesional, dan latihan bilateral dan multilateral.
-
Mengapa Panglima TNI melakukan rotasi jabatan? “Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis,“ ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil dalam keterangannya, Minggu (27/8).
-
Kapan Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Panglima TNI? Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang menjabat sejak 2017 sampai 2021.
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
"Sehingga TNI harus solid, profesional, dan parpol mendorong agar TNI sebagai penjaga pertahanan semakin tangguh, andal, sehingga jadi kekuatan yg paling disegani," tambah Hasto.
Dia juga yakin keputusan Hadi sesuai dengan mekanisme dalam tubuh TNI. Dan putusan tersebut sesuai dengan pertimbangan yang ada.
"Kami yakini keputusan Pak Panglima sesuai pertimbangan yg tepat dan sesuai mekanisme di tubuh TNI itu sendiri," papar Hasto.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah membatalkan mutasi terhadap sejumlah anggota TNI. Mutasi tersebut sebelumnya dilakukan oleh Panglima TNI sebelumnya Jenderal Gatot Nurmantyo.
Surat yang telah diterbitkan oleh Gatot saat itu dengan nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dibatalkan oleh Hadi lewat penerbitan surat keputusan baru bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.
Dalam surat keputusan yang dibuat oleh Gatot sewaktu masih menjabat sebagai Panglima TNI yaitu sebanyak 85 anggota TNI dirotasi. Namun, dengan keluarnya surat keputusan baru yang dibuat oleh Hadi, sebanyak 16 anggota TNI batal dirotasi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca Selengkapnya“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto
Baca SelengkapnyaHasto bilang kunci utama PDIP menghadapi Pilkada November mendatang adalah soliditas
Baca SelengkapnyaRatusan kader ini mengikuti langkah politik yang diambil Maruarar Sirait.
Baca SelengkapnyaStabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
Baca SelengkapnyaAgus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaMuncul Spanduk Dandim Sukoharjo Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Pangdam Diponegoro
Baca SelengkapnyaNamun, Hasto menegaskan para menteri dari PDIP akan tetap bekerja secara maksimal dan memberikan yang terbaik untuk rakyat.
Baca SelengkapnyaDudung juga menyinggung ada purnawirawan yang mendukung salah satu peserta Pemilu.
Baca SelengkapnyaHal ini berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : 1681/2018 dan ST Kasad Nomor : 33/2019 tentang penggunaan hak berpolitik.
Baca Selengkapnya