PDIP tegas dukung kebijakan Jokowi, RUU Pemilu hingga Perppu Ormas

Merdeka.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meresmikan kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Selasa (18/7). Megawati didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih, Gubernur Sumut T Erry Nuradi, dan sejumlah politisi lainnya.

Dalam kesempatan ini, Megawati kembali menegaskan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk soal sikap politik PDIP terkait Revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang masuk pembahasan akhir di DPR.

"Saya pernah menyatakan di Ultah partai kepada Presiden Jokowi bahwa meskipun anak-anak PDI Perjuangan ini nakal-nakal, tetapi sekali saya beri komando, maka mereka akan bergerak mendukung dan membela pemerintahan yang sah ini. Jadi Presiden Jokowi ini dipilih rakyat secara langsung. Karena itulah kedudukan dan legitimasinya kuat," kata Megawati.

Di lokasi yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan situasional politik saat ini di mana pembahasan RUU Pemilu berlarut-larut karena kepentingan politik sesaat mengalahkan kepentingan bangsa dan negara. Contohnya dalam pembahasan Presidential Threshold.

"Presidential threshold minimum 20 persen kursi di DPR diperlukan untuk memastikan Presiden dan Wapres yang dipilih secara langsung mendapatkan dukungan efektif dari DPR guna menjalankan program dan janji kampanye," jelas Hasto memberikan penjelasan terkait dengan latar belakang pernyataan Megawati tersebut.

Selain itu, tegas Hasto, PDI Perjuangan juga memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti dukungan juga diberikan terkait dengan keluarnya Perppu tentang Ormas.

"PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden. Presiden sebagai Kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian halnya terhadap Pancasila. Lebih-lebih dengan mengingat bahwa menjaga kedaulatan negara adalah hukum tertinggi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia," tegas Hasto.

Hasto menekankan, siapapun yang bertentangan dengan Pancasila tidak bisa dibiarkan. "Demokrasi kita hanyalah alat dalam mencapai tujuan bernegara. Kebebasan berserikat dan berkumpul bukannya tanpa aturan. Praktik berserikat demi demokrasi hanyalah praktik liberalisme dalam politik", ujar Hasto.

Menurut Hasto, dukungan yang diberikan PDIP terhadap Presiden Jokowi bukannya tanpa reserve. Karakter kepemimpinan Presiden Jokowi yang merakyat, gemar blusukan dan mengedepankan dialog akan menjadi jaminan bahwa Perppu tak akan dipakai untuk kepentingan umum, dan untuk memastikan demokrasi diterapkan dalam instrumen hukum untuk ketentraman masyarakat.