Pemahaman masyarakat akan keamanan informasi dianggap masih rendah

Merdeka.com - Serangan ransomware WannaCry beberapa waktu lalu diakui Kemenkominfo turut andil mendorong lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara. Bahkan karena sangat berbahayanya serangan WannaCry tersebut, Kemenkominfo harus mengeluarkan imbauan untuk melakukan setting pada komputer masyarakat.

Namun dari penelitian yang dilakukan CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) yang dilakukan di sembilan kota besar Tanah Air, praktis hanya ada 33 persen masyarakat yang mengikuti imbauan dari Kemenkominfo. Ini juga menjelaskan bahwa masyarakat kita di perkotaan sebenarnya masih enggan untuk melakukan pengamanan pada aset yang terkoneksi ke wilayah siber. Tujuan riset ini untuk mengukur kesadaran keamanan informasi masyarakat.

Dalam pemaparan hasil risetnya Rabu (14/6), pakar keamanan siber yang juga Chairman CISSReC Pratama Persadha menjelaskan ada kecenderungan masyarakat Indonesia enggan untuk melakukan pengamanan siber secara mandiri. Ini bisa disebabkan oleh masyarakat yang memang belum merasakan langsung akibat serangan siber maupun dorongan dari pemerintah yang harus lebih kuat lagi.

"Selain WannaCry, hasil riset kami juga menyebutkan sebenarnya masyarakat di kota besar tanah air sudah menyadari ada resiko keamanan pada SMS dan internet banking perbankan, juga e-commerce. Namun di saat yang sama hanya ada 25 persen masyarakat yang tahu resiko ATM kita yang sebagian besar Windows XP. Ini tentu situasi yang tidak bagus," terangnya.

Windows XP sendiri dukungan keamanannya sudah dihentikan oleh Microsoft sejak 2013. Ini jelas meningkatkan resiko keamanan di ATM-ATM kita. Ini yang menjadi alasan banyaknya tindak kejahatan skimming pada ATM di Tanah Air, dan uniknya banyak pelakunya berasal dari warga negara asing.

Dari hasil riset, 57 persen responden menjawab tidak yakin dengan keamanan SMS/internet banking di Indonesia. Hanya 43 persen responden yang menjawab yakin dengan keamanan SMS/internet banking di Indonesia. Lalu 66 persen menjawab tidak yakin dengan keamanan e-commerce di Indonesia. Masih ada 34 persen responden yang merasa yakin dengan keamanan e-commerce di Indonesia.

74 persen dari responden menyatakan bahwa mereka paham dan sadar bahwa memasukkan data pribadi ke aplikasi atau layanan online berpotensi mengganggu privasi. Dan 13 persennya mengatakan tidak masalah sementara sisanya yang 13 persen menyatakan tidak tahu.

Kemudian 81 persen responden menganggap privasi sangat penting untuk dilindungi. 4 persen tidak menganggap perlindungan privasi penting dan 14 persen menganggap tidak tahu apakah perlindungan privasi itu penting atau tidak.

Dengan beberapa fakta di atas, jelas pemerintah wajib mendorong industri perbankan dan semua sektor yang menggunakan sistem informasi elektronik untuk meningkatkan keamanan sistemnya. Ini semua wajib dilakukan agar keraguan masyarakat bisa dieliminir dan otomatis meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Jadi kita berharap dengan adanya BSSN, pemerintah bisa mendorong dua hal sekaligus. Pertama mendorong kesadaran keamanan siber di masyarakat. Kepahaman resiko keamanan dan privasi di perkotaan sudah ada, tinggal pemerintah mendorong ada aksi dari masyarakat untuk mengamankan aset siber mereka sendiri. Lalu kedua, pemerintah mendorong semua instansi pemerintah dan swasta untuk meningkatkan keamanan sistem informasi elektronik. Dua hal ini tidak hanya akan mendorong ekonomi lebih cepat, tapi juga stabilitas politik dan kedaulatan nasional," jelas Pratama.

Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia di 9 kota besar meliputi DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Bali dan Makasar. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 400 responden dengan margin of error 4.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metode pengumpulan data adalah responden terpilih diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih.

Kendali mutu survei adalah pewawancara lapangan minimal mahasiswa atau sederajat dan mendapatkan pelatihan (workshop) secara intensif di setiap pelaksanaan survei. Pengambilan data survei (penentuan responden dan wawancara di lapangan) dilaksanakan pada 1-9 Juni 2017.