Pemerintah Didesak Umumkan Korban Jiwa Kerusuhan di Papua
Merdeka.com - Pemerintah urung mengumumkan jumlah korban atas gejolak yang terjadi di Tanah Papua. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak, Menko Polhukam Wiranto mengungkap korban jiwa dalam insiden di Deiyai Papua itu.
"Menko Polhukam gagal menjelaskan kepada publik informasi detail terkait peristiwa berdarah yang terjadi di Deiyai. Terdapat perbedaan data antara kepolisian dan laporan yang kami terima dari masyarakat sipil di Papua terkait jumlah korban jatuh pada saat peristiwa di Deiyai," kata Usman dalam pesan singkat, Sabtu (31/8).
Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani berharap, adanya akuntabilitas dari kejadian yang terjadi di Deiyai. Jajaran Kepolisian harus mengambil langkah proaktif.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Siapa yang menjadi juru bicara Indonesia di PBB? Untuk memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, Presiden Soekarno meminta LN Palar untuk menjadi juru bicara Indonesia di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
"Melakukan investigasi terkait kematian warga sipil dan aparat di Deiyai serta mengumumkan hasilnya ke publik," kata Yati.
Keluarga korban, kata dia, perlu mendapatkan keadilan. Serta mendesak kepolisian agar pelaku tersebut diadili. Kemudian, pihaknya juga meminta agar Komnas HAM proaktif melakukan investigasi.
Sementara, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menerangkan, insiden di Deiyai adalah kejadian yang memakan korban baik masyarakat maupun aparat di sana. Walaupun pemerintah sudah melakukan dialog namun dengan cara memutus akses internet, hal tersebut membuat sulit masyarakat.
"Pemblokiran internet untuk telepon seluler di Papua harus segera dihentikan agar masyarakat bisa bertukar informasi terkait apa yang sebenarnya terjadi di Papua," ungkap Asfinawati.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Amnesty mengecam perlakuan tidak manusiawi diduga dilakukan prajurit TNI terhadap warga Papua tersebut.
Baca SelengkapnyaTerdapat 14 korban luka, termasuk Pj Gubernur Provinsi Papua Dr Muhammad Ridwan Rumasukun.
Baca SelengkapnyaKNPB dan ULMWP merupakan organisasi yang berjuang untuk memisahkan Papua dari NKRI.
Baca SelengkapnyaAdik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.
Baca SelengkapnyaKerusuhan itu sempat mengakibatkan Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun mengalami luka akibat terkena lemparan batu.
Baca SelengkapnyaKapolri telah meminta seluruh aparat mempersiapkan diri untuk mengamankan proses pemakaman Lukas Enembe.
Baca SelengkapnyaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaJK mencontohkan konflik yang terjadi di Ambon dan Papua yang membuat warga mengungsi.
Baca SelengkapnyaGeramnya Panglima TNI soal Danramil Aradide Ditembak OPM: Saat Persemayaman pun Masih Diganggu
Baca SelengkapnyaPolda Papua Barat melakukan penanganan terhadap persoalan tersebut.
Baca SelengkapnyaHal tersebut untuk menjaga kondusifitas pasca tragedi kerusuhan pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Baca SelengkapnyaAmnesty Internasional Indonesia menggelar audiensi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12).
Baca Selengkapnya