Pemerintah Tunggu Kuota Haji dari Arab Saudi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan Arab Saudi sudah membuka akses untuk pelaksanaan haji tahun 2022. Saat ini pemerintah masih menunggu kepastian dari Kerajaan Arab Saudi tentang berapa kuota warga Indonesia yang bisa berangkat haji.

Muhadjir mengatakan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sudah mengurus untuk pelaksanaan haji tahun 2022. Ia mengungkapkan Kemenag sangat intensif berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan haji.

"Pemerintah Arab Saudi sudah membuka untuk pelaksanaan haji. Sekarang tinggal tunggu berapa kuotanya. Kemenag sangat intensif lobi pemerintah Arab Saudi," ujarnya seusai meresmikan Museum Balla Lompoa, Gowa, Kamis (17/3).

Ia berharap komunikasi Kemenag dengan pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan haji tahun 2022 bisa menghasilkan keputusan yang bagus. Pasalnya, masyarakat Indonesia sudah dua tahun harus menunggu kepastian pelaksanaan haji yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

"Kemenag sekarang sedang kerja keras dan doakan semoga hasilnya bagus," tegasnya.

BPIH Dibahas Lagi

Sementara terkait usulan Kemenag terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022 sebesar Rp45.053.368, Muhadjir menegaskan hal itu masih usulan. Ia belum bisa memastikan berapa besaran BPIH tahun 2022.

"Itu kan masih usulan Kemenag, nanti dibahas lagi itu. Intinya kalau soal teknis itu kewenangan Menag, khususnya Dirjen (pelaksanaan) Haji (dan Umrah)," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kemenag mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022 sebesar Rp45.053.368. Usulan tersebut disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (16/2).

"Terkait komponen BPIH, ini meliputi biaya penerbangan, living cost atau biaya hidup selama di Saudi, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya visa, dan biaya PCR di Arab Saudi yang secara keseluruhan besarannya adalah Rp 45.053.368," ujar Yaqut.

Biaya haji tahun 2022 ini diambil dengan menyeimbangkan besaran beban jemaah dengan keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang. Yaqut mengatakan hal ini agar jemaah tidak terbebani.

"Keseimbangan ini dimaksudkan agar jemaah tidak terlalu terbebani dengan biaya yang harus dibayar mengingat sudah dua tahun melakukan pelunasan BPIH," ujar politikus PKB ini.