Pemprov Jabar bentuk tim investigasi usut bocornya soal USBN di Bandung

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2018 di Kota Bandung diduga bocor. Sejumlah siswa diduga mendapatkan kunci jawaban dari oknum melalui grup Whatsapp. Temuan tersebut disampaikan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) kepada DPRD Jabar, Senin (26/3).

Ketua FAGI Kota Bandung, Iwan Hermawan menyebut, kasus ini mengemuka saat seorang guru di salah satu sekolah di Kota Bandung menemukan siswanya mendapat rangkaian bocoran soal dan kunci jawaban melalui smartphone. Dalam grup Whatsapp yang diisi oleh ratusan anggota itu, jawaban soal yang diterima dari seorang admin.

Di hari pertama USBN, admin grup yang kerap disebut kakak ini memberikan jawaban mata pelajaran Sosiologi, Bahasa Indonesia dan Agama. Atas temuan itu, Iean meminta DPRD Jabar membuat tim investigasi. Apalagi, motif dari pemberian jawaban ini bukan berlatar belakang kebutuhan ekonomi.

Orang lain juga bertanya?

"Kami tidak tahu dari mana orang itu mendapat kunci jawaban yang sangat lengkap," kata Iwan.

Pengusutan masalah ini harus dilakukan segera. Karena tidak menutup kemungkinan praktik serupa tidak terjadi di wilayah Kota Bandung saja.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPRD Jabar, Syamsul Bachri mengaku akan membentuk tim investigasi untuk mendalami laporan tersebut selama satu pekan ke depan. Jika terbongkar dan pelaku terbukti ada indikasi kriminal, maka kasus itu akan dilanjutkan kepada aparat penegak hukum.

"Kami enggak mau mengira-ngira. Kami akan bentuk tim (investigasi)," ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengatakan, tim investigasi ini terdiri atas Dinas Pendidikan Jabar, Dewan Pendidikan, MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah), dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran).

"Kami ingin memperjelas isu USBN ini. Secara resmi kepada kami belum ada laporan siapa di mana, biar tim mengungkap lebih detail supaya jangan terulang lagi," jelasnya.

Hadadi mengatakan laporan tersebut baru didasarkan pada dugaan dan kasus ini perlu didalami untuk mendapat faktanya. "Kalau terbukti, baru ditindaklanjuti secara administrasi ataupun hukum," pungkasnya.

(mdk/fik)