Pemprov Jabar Maksimalkan 40 Ribu Stok PCR Selama PSBB

Merdeka.com - Stok test kit PCR akan digunakan secara maksimal saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sejumlah fasilitas transportasi seperti KRL pun akan menjadi sasaran setelah ada temuan tiga orang positif corona (Covid-19).

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan stok PCR yang tersedia saat ini sekitar 40 ribu unit. Dari jumlah itu, sudah terpakai sekitar 5 ribu unit. Semua itu akan dimaksimalkan beriringan dengan penggunaan alat rapid test saat masa PSBB tingkat provinsi selama 14 hari ke depan dimulai Rabu (6/5/2020).

"Pengetesan massal 40 ribu harus dihabiskan selama dua minggu. Harusnya menjelang lebaran bisa lebih clear (data dan pemetaan kasus covid-19)," kata dia di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (5/5/2020).

Pekan ini, pengetesan pun akan dilakukan di KRL jurusan transportasi umum di zona Bekasi menuju Jakarta. Ini dilakukan setelah pengetesan jalur Bogor menuju Jakarta ditemukan 3 positif dari 300an orang.

Ia berharap dengan masifnya pengetesan bisa terhimpun data dan sebaran virus di wilayah Jawa Barat. Di samping itu, pengawalan ketat di wilayah perbatasan serta aturan larangan mudik bisa menekan angka positif.

"Mungkin bisa nanti ada kegiatan ibadah asal berjarak selama ada bukti ilmiah selama 14 hari yang ketat ini berhasil. Kalau sekarang ga bisa, tes massal belum (dilakukan secara maksimal) jadi diizinkannya juga posisinya ga bisa. Tapi kalau sudah 14 hari lalu ada buktinya jelas (data positif menurun) relaksasi itu berjalan dan diberikan," kata dia.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar Berli Hamdani menyebut sisa rapid tes yang tersisa kurang dari 2 ribu unit akan difokuskan di hari-hari terakhir jelang pelaksanaan PSBB Provinsi .

"Kita laksanakan rapid tes di luar zona PSBB berdasarkan permintaan dan instruksi," ucap dia.

Tes massif yang direncanakan ia sebut sangat relevan dengan kondisi yang terjadi. Dimana pemerintah membutuhkan data yang sangat valid untuk menentukan arah kebijakan lanjutan.

"Saat ini kita melihat dari berapa yang berhasil kita lakukan dan dari yang positif, misalkan dari 300 yang diperiksa ada yang positif walau itu bukan penduduk Jabar," pungkasnya.