Pemprov Jateng Kucurkan Rp1 Miliar buat Revitalisasi Desa Wisata

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pembangunan desa wisata yang disiapkan menjadi destinasi wisata di 35 kabupaten kota Jawa Tengah masih jauh dari target. Padahal target awal Pemprov Jateng selama kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo harus bisa membangun 500 titik, sedangkan sampai saat ini baru bisa membangun 229 desa wisata.

"Kita kurang 271 desa wisata, untuk mempersiapkan pencapaian kekurangan, kita kejar pembangunan desa wisata. Oleh karena itu beragam upaya kita genjot terus demi mendorong penguatan pemberdayaan desa untuk pembentukan desa wisata," kata Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng, Sinoeng N Rachmadi di Semarang, Sabtu (20/7).

Untuk menunjang pembangunan desa wisata, kata Sinoeng akan mengucurkan alokasi anggaran sebesar Rp1 miliar untuk membantu peningkatan kualitas desa wisata yang berada di wilayahnya. Dana sebesar itu nantinya diberikan kepada 10 desa wisata yang sedang membutuhkan dana perbaikan sarana dan prasarana.

Orang lain juga bertanya?

"Syaratnya harus membenahi sarana infrastruktur dan fasilitas umum lainnya, kami sudah menyiapkan pagu anggaran Rp1 miliar. Itu peruntukannya bagi 10 desa wisata yang membutuhkan perbaikan," ungkapnya.

Pihaknya berharap ke depan pembangunan desa wisata tak sekedar asal-asalan. Melainkan menekankan pada strategi inovasi dan kreasi.

"Desa wisata harus mudah dijangkau dan gampang diakses biar mudah dikenal. Untuk para aktivis desa wisata ini bisa mempromosikan atau meviralkan desanya di media sosial, sehingga masyarakat umum bisa menjadi kepo atau ingin tahu dan berkunjung ke desa tersebut," jelasnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku dengan adanya keberadaan desa wisata nantinya akan dijadikan objek penunjang destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah seperti Borobudur, Sangiran, Dieng dan Karimunjawa.

"Desa akan jadi wisata pendukung. Tapi harus diperhatikan kualitas dan keamanan. Desa wisata harus ada yang mengontrol. BUMDes harus jadi semacam auditor. Agar yang ada di sana terkelola, tempatnya aman kulinernya harganya harus normal, jangan terapkan harga seenaknya (ngeprok)," tutup Ganjar Pranowo.

(mdk/rhm)