Penanganan cepat konflik sosial lewat digital

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri membuat terobosan dalam penanganan konflik sosial. Namanya aplikasi SiPKS, Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial. Aplikasi telah terkoneksi dengan 34 provinsi di Indonesia. Dengan sistem ini, koordinasi penanganan bisa dilakukan cepat dan tepat.

SiPKS digunakan secara internal dan tim terpadu. Sistem kerjanya telah diatur dalam Permendagri 42 Tahun 2015 tentang koordinasi penanganan konflik sosial. Fungsi aplikasi SiPKS adalah sebagai alat koordinasi, penyampaian laporan dan evaluasi terkait penanganan konflik di daerah.

Pembuatan aplikasi SIPKS dalam rangka melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Dibutuhkan peran, soliditas, sinergisitas, dan keterpaduan antar seluruh unsur Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan seluruh elemen masyarakat. Hal itu diwujudkan salah satunya melalui upaya-upaya penanganan konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Penggunaan aplikasi SiPKS juga sangat efektif sebagai alat koordinasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD). Secara berkala Kemendagri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial di daerah yang secara aktif melakukan penanganan konflik sosial di daerahnya. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial telah terbentuk di 34 Provinsi dan 419 Kabupaten/Kota. Jadi masih ada 95 kabupaten/kota yang belum membentuk Tim Terpadu PKS sehingga saat ini pemerintah terus mendorong pembentukan tim terpadu PKS tersebut.

Pilkada Serentak

Aplikasi SiPKS juga bisa digunakan memonitor pelaksanaan daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada. Apalagi pelaksanaan pilkada rawan terjadi gesekan di tengah masyarakat. Jika terjadi konflik sosial, lewat aplikasi SiPKS bisa tertangani dengan cepat.

Sejauh ini pemerintah telah sukses menyelenggarakan pilkada serentak tanpa ada gejolak. Tercatat sudah tiga kali digelar hajatan besar pilkada serentak sejak 2015, 2017 dan terbaru 2018. Pilkada akan kembali digelar pada 2020 (Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara), 2022 (Jawa, Sumatera dan Kalimantan), 2023 (Maluku dan Papua) dan 2027 baru akan digelar pilkada serentak nasional.

Menyelenggarakan pilkada serentak bukan pekerjaan mudah. Kerja keras semua pihak telah membuat pilkada berjalan aman dan lancar. Sempat ada kekhawatiran di tengah masyarakat terjadi gesekan dalam proses pelaksanaan pilkada.

Apalagi di tengah menguatnya politik identitas akhir-akhir ini. Efek politik identitas sangat berbahaya. Isu politik identitas rentan menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat. Isu-Isu itu akan menimbulkan diskriminasi terhadap suku agama dan ras tertentu dan tidak sesuai dengan semangat bhinneka tunggal ika. Idealnya, dalam pemilihan umum seharusnya mengedepankan gagasan, ide dan program kerja dalam meyakinkan pemilih.

Ada langkah menarik dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dalam menjaga stabilitas politik dalam negeri. Ditjen Polpum Kemendagri terus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penguatan dan pemberdayaan forum-forum dialog kewaspadaan nasional seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Lewat forum-forum itu sangat efektif dalam mengantisipasi gejolak yang terjadi di dalam masyarakat karena beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan adat. Peran mereka sangat penting dalam menjaga kondusifitas pelaksanaan pemilu.

Selain itu, penguatan fungsi koordinasi antar lembaga pemerintahan juga penting. Hal itu untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dalam semua tahapan. Terutama konsolidasi keamanan dan ketertiban. Ini menjadi perhatian khusus dalam menciptakan stabilitas politik yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu. Fungsi koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Polri, TNI, dan BIN juga diperlukan dalam upaya sinergitas jaminan kondusifitas pelaksanaan pemilu.

Presiden Joko Widodo ©2018 Merdeka.com

Waspadai kabar hoax

Kabar hoax seperti hantu. Menakutkan. Apalagi pada tahun-tahun politik seperti pilkada dan Pemilu 2019. Tensi politik menjadi tinggi. Biasanya tensi memanas karena dibumbui kabar-kabar hoax. Kabar bohong itu bertebaran di media sosial belakangan ini. Konten semacam itu sengaja diproduksi biasanya untuk menyudutkan lawan. Padahal efeknya sangat berbahaya. Jika tidak pintar memilah, masyarakat awam dan melek teknologi pun bisa termakan hoax.

Cepatnya sebaran kabar hoax karena menembus ruang-ruang yang sulit terfilter. Tak hanya di media sosial, lewat aplikasi grup-grup Whatsapp kabar itu menyebar luas. Masyarakat seringkali tidak melakukan cek dan recek informasi yang diperoleh. Sudah pasti, ada kepentingan politik di balik penyebaran kabar bohong tersebut.

Untuk mencegah kabar hoax, Pemerintah telah meningkatkan publikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah. Biasanya lewat website resmi pemerintah, media mainstream dan media sosial. Sebab berbahaya ketika informasi hoax tidak diklarifikasi akan dianggap sebagai kebenaran (post truth).

Peran Ditjen Polpum

Berbicara stabilitas politik dan pemerintahan umum terutama di daerah tidak lepas dari peran Soedarmo, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Ia mendapat apresiasi dari banyak pihak terhadap kinerjanya, terutama soal keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak. Kebijakan-kebijakannya tepat dan cepat.

Soedarmo lahir di Tulung Agung, 28 September 1956. Ia punya banyak pengalaman. Pernah ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh pada 2016. Dua tahun kemudian, Soedarmo dilantik sebagai Penjabat Gubernur Papua pada 2018. Tugasnya menggantikan kepala daerah yang cuti kampanye karena mengikuti pilkada.

Ditunjuknya nama Soedarmo untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan memastikan pelaksanaan pilkada berjalan lancar. Latar belakangnya seorang militer mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Soedarmo memang mempunyai banyak pengalaman di bidang pertahanan dan intelijen. Selama di militer, Mayjen (Purn) Soedarmo menghabiskan waktunya di bidang intelijen. Ia pernah berdinas di Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat dan Staf Ahli bidang Ideologi dan Politik BIN.

Ia juga pernah berkiprah di luar negeri sebagai Atase Pertahanan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura tahun 1995-1998. Pernah juga menjabat sebagai Staf Bidang Hukum dan Keamanan KBRI Malaysia dan Atase Pertahanan di KBRI Bangkok, Thailand tahun 2003-2006.

Setelah malang melintang bertugas di berbagai negara, Soedarmo bergabung dengan BIN sebagai Direktur Sumatera dan Kalimantan Deputi II BIN. Kemudian pernah menjabat sebagai Kepala BIN Daerah (Kabinda) Kalimantan Timur pada 2012, dan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik BIN pada 15 September 2014.

Pada 2015, Soedarmo mengakhiri karirnya di BIN dan TNI. Ia mengisi jabatan penting sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sampai sekarang. Ditjen Polpum di bawah pimpinannya telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak terkait keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak. Selamat.