Pendemo depan Istana nilai kenaikan BBM kebijakan sesat Jokowi

Merdeka.com - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) menuding pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah membuat kebijakan yang sesat dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mereka menilai pemerintah tidak memiliki niat baik untuk menyejahterakan rakyat.

"Di usia pemerintahannya yang masih belum genap satu bulan ini, tampak jelas bahwa Jokowi-JK bahkan dengan licik berusaha membohongi rakyat dengan menjadikan defisit dan pemborosan anggaran APBN sebagai alasan untuk menaikkan harga BBM," ujar Koordinator FPR Rudi HB Daman saat orasi dalam unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11).

Rudi mengatakan kebijakan tersebut secara langsung akan semakin mencekik rakyat. Menurut dia, ini karena dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Selain itu, pilihan kebijakan Jokowi-JK menaikkan harga BBM ini paling utama akan menyebabkan kaum tani semakin terjerat atas kelicikan lintah darat dengan bunga utang yang berlipat akibat mahalnya biaya produksi pertanian," ungkap dia.

Selanjutnya, Rudi menyatakan Jokowi-JK tidak memiliki perbedaan dengan rezim-rezim pemerintahan sebelumnya. Atas hal itu, Rudi menuntut agar Jokowi-JK membatalkan kebijakan tersebut.

"Batalkan penaikan harga BBM. Cabut UU Migas dan UU Penanaman Modal yang mengabdi pada imperialis," terang Rudi.

Hari ini, puluhan anggota FPR menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Aksi ini digelar bersamaan dengan unjuk rasa dari beberapa ormas, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia.