Pengakuan Jokowi jadi kunci kelanjutan kasus 'Obor Rakyat'
Merdeka.com - Bareskrim Mabes Polri berharap presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dapat memenuhi panggilan ketiga, terkait kasus tabloid Obor Rakyat sebagai saksi korban. Melalui Tim Kuasa Hukum Jokowi - JK Teguh Samudra, diminta pemeriksaan dilakukan setelah Idul Fitri.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, pemeriksaan Jokowi akan membantu dan mempercepat proses hukum. Menurut dia, keterangan Jokowi nantinya akan dijadikan alat bukti.
"Pak Jokowi melaporkan karena Obor Rakyat memfitnah. Kata itu akan ditanyakan kepada beliau. Sehingga ada keterangan beliau langsung dalam bentuk BAP (berita acara pemeriksaan). Ketika keterangan korban dibutuhkan, sangat tinggi itu alat bukti yang sah," kata Ronny kepada wartawan di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/8).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
"Pengacara tidak merasakan langsung. Jadi keterangannya sebagai orang yang mengetahui (kasus Obor Rakyat). Sehingga delik aduan itu bisa diproses lagi," tambah Ronny.
Ronny mengatakan, pihaknya saat ini tengah menunggu kedatangan mantan wali kota Solo itu ke Bareskrim Mabes Polri. "Karena kita tergantung, menunggu saja. Ini delik pengaduan mau dicabut selesai," ucapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum sudah mengumumkan hasil Pilpres 2014 dan Joko Widodo (Jokowi) menyandang presiden terpilih untuk masa bakti 2014-2019, kemarin. Namun hal itu tak menyurutkan penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk memanggil Jokowi terkait kasus Obor Rakyat.
"Kirim surat panggilan pak Jokowi melalui kuasa hukumnya pada Selasa (22/7) untuk diperiksa pada Kamis (24/7) untuk melengkapi berkas sampai selesai ke Jaksa Penuntut Umum," jelas Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie lewat pesan singkat kepada merdeka.com, Rabu (27/7).
Pemanggilan ini adalah pemanggilan kedua, sebab pada pemanggilan pertama tanggal 18 Juli lalu, Jokowi tidak hadir. "Kami panggil melalui kuasa hukum Teguh Samudra pada tanggal 18 Juli guna diperiksa tanggal 21 Juli namun tidak hadir," jelas dia lagi. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaDua periode Presiden Jokowi memimpin negeri mendapat sorotan.
Baca SelengkapnyaRocky heran kasusnya masih dilanjutkan, padahal Jokowi menanggapi santai kritriknya.
Baca SelengkapnyaKepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan Kapolri agar pengusutan kasus dilakukan secara terbuka.
Baca SelengkapnyaBambang Widjajanto menyampaikan jika para menteri yang diajukan tidak mendukung akan menjadi kesalahan yang fatal
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mempersilakan jika ada yang mengajukan hak angket tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi yakin ada proses hukum apabila terbukti ada transaksi mencurigakan dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca Selengkapnya