Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Jadi Fondasi Berantas TPPO
Merdeka.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi fondasi untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Core (inti) TPPO itu kemiskinan, maka dari itu di perbatasan rentan TPPO. Kalau ekonominya baik, tidak mungkin mereka tergiur ajakan-ajakan itu. Untuk itu kita di Kementerian Sosial berupaya melakukan penguatan kemandirian agar mereka tidak tergiur untuk migrasi," kata Menteri Risma di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (21/6).
Mensos Risma mengatakan ada pendekatan khusus untuk kawasan perbatasan, dimana kasus TPPO banyak terjadi yaitu dengan menguatkan mereka untuk membangun usaha agar bisa keluar dari kemiskinan.
-
Apa yang diusahakan Kementerian ATR untuk orang di pesisir? “Orang-orang yang tinggal di pesisir memiliki hak yang sama untuk negara hadir memberikan kepastian hukum terhadap aset yang mereka miliki,“ tegas Raja Juli Antoni.
-
Bagaimana cara mengatasi kesenjangan? Untuk mengatasi kesenjangan sosial, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah kebijakan pemerintah yang inklusif, pendidikan yang merata, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesadaran sosial.
-
Apa solusi Kemnaker atasi kesenjangan pasar kerja? Sebagai solusi mengurangi kesenjangan pasar kerja, pihaknya telah membuat kebijakan link and match yang mengarah pada kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja yang terpadu.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR membantu orang di pesisir? “Kadaster kelautan mendukung proses legalisasi aset permukiman di atas air, dengan prosedur di antaranya pengamatan pasang surut, pengukuran batas objek ruang perairan dan detail situasi, serta pengukuran kedalaman air,“ terangnya.
-
Kenapa Kementerian ATR membantu orang di pesisir? Indonesia memiliki wilayah laut dan pesisir yang luas dengan potensi sumber daya alam sangat besar. Namun demikian, masyarakat pesisir belum mampu terlepas dari keterbelakangan ekonomi, sehingga membutuhkan kehadiran negara dalam hal ini berupa legalisasi aset.
-
Di mana kesenjangan terjadi? Masalah kesenjangan ini tidak hanya terjadi dalam aspek sosial masyarakat, tetapi juga berbagai aspek lainnya. Mulai dari kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesenjangan digital.
"Di Kalimantan Selatan misalnya, itu ada TPPO, korbannya dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk itu terus kita gali potensi apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan ekonominya," kata Mensos Risma.
Ia mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) menangani korban TPPO di beberapa tempat dengan memberikan bantuan usaha untuk komunitas.
"Ada treatment khusus di kawasan-kawasan perbatasan, diantaranya di Sebatik dan Krayan, Kalimantan Utara. Wini, Nusa Tenggara Timur, Malaka yang berbatasan dengan Singapura, dan Skouw, Papua," katanya.
Di Wini, lanjutnya, selain membantu para ibu, juga ada bantuan peralatan untuk tenun, serta bunga matahari yang dimanfaatkan untuk minyak.
"Di Wini, mereka sudah panen tiga kali, sudah dibentuk koperasi juga. Mereka juga menjadikan biji bunga matahari untuk minyak goreng. Bahkan kepala desa juga menjadikannya tempat wisata, karena sudah tumbuh bagus itu bunganya," ujar Mensos Risma.
Sedangkan di Skouw, Papua, katanya, juga ada pemberdayaan masyarakat untuk ternak petelur, ternak babi, dan beberapa anak dikirim untuk mengikuti pelatihan di NTT. "Ada yang dikirim ke NTT untuk belajar jahit, kita bantu agar dia bisa buat usaha di situ," tuturnya.
Selain itu, di Bertam, perbatasan Singapura, juga diserahkan bantuan kapal untuk anak-anak sekolah. Mensos Risma menjelaskan selama ini korban TPPO sudah ditangani di beberapa balai milik Kemensos. Kemensos memiliki 37 balai yang tersebar di berbagai provinsi, yang juga menjadi pusat pelatihan.
"Kita juga dibantu oleh Pos Batas Lintas Negara (PBLN). Nanti akan ada empat kios di lokasi PBLN, salah satunya perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, akan kita buat kios untuk warga berdagang," ucapnya.
Ia menegaskan kasus pengentasan kemiskinan ekstrem ini menjadi upaya utama dari Kemensos untuk memberantas TPPO, karena masyarakat juga tentu terpaksa melakukannya karena masalah ekonomi.
"Saya yakin mereka itu terpaksa melakukannya. Kita harus turun karena itu berat, kalau masyarakat mandiri ekonominya kan bisa tertangani," kata Mensos Risma. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reforma Agraria yang juga salah satu program strategis nasional, berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaAhli Patologi Sosial dari Universitas Indonesia, Ester Jusuf, mengungkapkan, kemiskinan di beberapa wilayah terlihat sengaja dipertahankan.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaMereka mendapat bantuan modal usaha hingga bagi hasil bea cukai tembakau
Baca SelengkapnyaPermasalahan ini harus diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaMelalui program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), perempuan prasejahtera diberikan pembiayaan dan pendampingan usaha agar mampu berdaya.
Baca SelengkapnyaPemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program-program yang berhubungan langsung dengan rencana aksi terpadu kemiskinan ekstrem
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan insentif fiskal yang diserahkan langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Baca SelengkapnyaMenurut data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 39,2 juta pekerja telah terlindungi dalam berbagai programnya.
Baca SelengkapnyaProgram itu dijalankan dengan melakukan pemberdayaan keluarga miskin maupun warga yang masih pengangguran
Baca SelengkapnyaPelaku TPPO seringkali mengiming-imingi korban dengan pekerjaan melalui rekrutmen sebagai pekerja migran
Baca Selengkapnya