Penjelasan Wiranto soal Tujuan Pembentukan Tim Hukum Nasional

Merdeka.com - Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Menko Polhukam Wiranto sempat mewacanakan dibentuknya Tim Hukum Nasional, yang mengkaji setiap ucapan, tindakan, sampai pemikiran para tokoh-tokoh yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum. Dia pun menjelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut.

"Itu bukan tim nasional, tetapi tim bantuan di bidang hukum yang akan mensupervisi langkah-langkah koordinasi dari Kemenko Polhukam. Jadi tim bantuan hukum yang akan membantu Kemenko Polhukam dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian masalah hukum dan keamanan nasional," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa (7/5).

Menurut dia, hal ini sudah dibicarakan oleh para akademisi dan ahli. Sehingga, akan dikaji benar dulu oleh tim hukum baru bertindak. Karena mengkaji apa yang disampaikan oleh seseorang itu tak mudah.

"Kalau mereka mengatakan, 'oke pak sudah melanggar hukum itu,' oke kita bertindak. Jadi kita kompromikan. Nanti kalau kita langsung tindak, tindak. Nanti dituduh lagi, Pemerintah Pak Jokowi diktator, kembali ke orde baru," jelas Wiranto.

Dia menegaskan, sekarang ini, banyak sekali ada aksi-aksi apakah itu fisik, dan khususnya di media sosial, yang berisi ujaran kebencian, radikalisme, hasutan, dan sebagainya. Wiranto menjelaskan ada total 700 ribu akun yang diberhentikan olehnya.

"Makanya saya bilang kemarin, pemerintah akan lebih tegas lagi men-take down medsos yang nyata-nyata sudah menghasut, sudah melanggar hukum dan sebagainya," ungkap Wiranto.

Dia tak menerima jika ada yang menyebut ini kembali ke zaman orde baru. "Makanya saya katakan jelas dulu masalahnya, baru komentar. Tetapi kalau medsos (berisi) ujaran kebencian, fitnah, dan ajakan untuk memberontak, jika kita biarkan, bagaimana wajah Indonesia," tuturnya.

Karena itu, dia menegaskan, pemerintah tidak akan segan-segan menutup akun-akun media sosial yang mempunyai tindakan seperti itu. "Dan itu sudah kita laksanakan kok," tukas Wiranto.

Dia mengingatkan, bahwa ini dilakukan demi keutuhan dan masyarakat Indonesia semata. "Agar masyarakat tenang, damai pada saat bulan suci Ramadan ini, dapat melaksanakan ibadah dengan enak, baik, tanpa diganggu dengan hiruk pikuk," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com