Penunjukan Budi Gunawan jadi KaBIN cederai hukuman terhadap koruptor
Merdeka.com - Rencana pengangkatan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso terus menjadi sorotan, mengingat sebelumnya, orang nomor dua di Polri ini pernah tersandung kasus korupsi. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho, mengemukakan rencana penunjukan tersebut menimbulkan kontradiksi.
"Konon, namanya pejabat pemerintah cari yang bersih. Harus bersih dari permasalahan. Beliau (Budi Gunawan) ini kan sudah tersangkut beberapa kali kena masalah. Apa tidak ada orang yang lain?" ungkap Hibnu, Senin (5/9).
Dia mengemukakan, dari sisi hukum, persoalan yang dialami Budi Gunawan hingga saat ini masih belum selesai. Sehingga, keinginan Presiden Joko Widodo untuk menempatkan Budi Gunawan pada posisi baru menjadi Kepala BIN akan menjadi sorotan, karena bisa menjadi preseden buruk dalam usaha penegakan hukum terhadap koruptor.
-
Apa jabatan politik Budi saat ini? Jabatannya adalah seorang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
-
Siapa yang memiliki keselarasan nilai? Cinta sejati sering kali muncul ketika dua individu memiliki keselarasan dalam nilai-nilai fundamental. Nilai-nilai ini meliputi keyakinan, prinsip, serta tujuan hidup yang sangat mendasar.
-
Siapa yang menekankan pentingnya integrasi nasional dalam rumusan dasar negara? Mr. Soepomo mengajukan konsep dasar negara pada 31 Mei 1945. Ia menekankan pentingnya integrasi nasional, dengan konsep negara yang bersifat organik atau integralistik, di mana seluruh elemen masyarakat bekerja bersama untuk kepentingan negara.
-
Apa inti dari politik? Inti dari politik adalah manusia dan tatanan hidupnya.
-
Siapa calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju? 'Pak Andika bagus, kemudian dari segi perfom, pernah sama-sama [tugas]. Saya Kapolres beliau Komandan Paspampres, tak perlu risaukan, demokrasi harus rangkulan dan perbedaan merupakan rahmat yang harus dijalankan sama-sama,' ungkapnya.
-
Siapa yang bisa jadi pemimpin? 'Pemimpin adalah penjual harapan.' – Napoleon Bonaparte
"Ini masuk dalam politik hukum. Kalau seperti ini, Indonesia mau dibawa ke mana? Artinya, pemerintah rupanya, dalam hal ini negara, tidak melihat secara jernih apa yang sudah menjadi sorotan oleh masyarakat," ucapnya.
Dalam konteks tersebut, Hibnu menyayangkan, jika kemudian Budi Gunawan menjadi Kepala BIN tanpa mempertimbangkan rekam jejaknya terdahulu dan mendahulukan kepentingan politik yang cukup kental. Dia menilai saat ini, Indonesia masih belum bisa terlepas dari kepentingan politik yang cukup kental.
"Kelihatannya, bagi orang Indonesia nomor satu adalah politik, hukum masih menjadi nomor dua. Idealnya, seharusnya tidak seperti itu," ujar Hibnu.
Dia mengemukakan, idealnya antara politik dan hukum setara dan tidak ada yang dinomorduakan. Namun, implementasi yang ada selama ini di Indonesia justru orang politik yang mengendalikan semuanya.
"Idealnya, harusnya setara, jika berpegangan pada negara hukum. Kalau sudah diundangkan, ya memang harusnya hukum yang berlaku. Tetapi rupanya, politik masih bermain dengan berbagai alasan," ucapnya.
Sebelumnya, sosok Budi Gunawan menjadi kontroversial, lantaran pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015 silam, setelah dicalonkan untuk menjadi Kapolri pada waktu itu. Kasus tersebut kemudian berujung pada kekisruhan antara KPK dan Polri.
Kasus dugaan rekening gendut Tito Karnavian kemudian dilimpahkan dari KPK ke Kejaksaan Agung. Terakhir, dilimpahkan kepada Polri dan hingga kini tidak lagi ada kejelasannya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan aparat penegak hukum harus orang yang bersih dan berintegritas.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku baru mengetahui terpilihnya Setyo sebagai Ketua KPK baru.
Baca SelengkapnyaKPK merupakan lembaga penegakan hukum yang perlu menjadi contoh.
Baca SelengkapnyaAnies tegas menginginkan hukum tidak dikendalikan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto menunjuk Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung periode 2024-2029, Minggu (20/10).
Baca SelengkapnyaBukan hanya di lembaga peradilan, lembaga lain yang berkaitan dengan hukum juga masih terjadi pelanggaran etika.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, etika penting dalam konteks penyelenggaraan negara.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaMenko Polkam Budi Gunawan meminta seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2024 untuk menjaga netralitasnya.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.
Baca Selengkapnya