Permen pengaturan konten porno digugat ke MA

Merdeka.com - Sejumlah LSM mempermasalahkan Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif. Mereka menilai Permen ini gagal mendefinisikan istilah konten bermuatan negatif.

LSM yang terdiri dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Perkumpulan Mitra TIK Indonesia mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Mereka menilai pemberlakuan Permen ini justru mengancam hak asasi.

"Hal ini memiliki implikasi serius pada perlindungan hak asasi karena tanpa batasan yang jelas, konten apapun di internet dapat dikategorikan sebagai konten negatif," ujar Peneliti ICJR Robert Sidauruk usai mendaftarkan gugatan di Gedung MA, Jakarta, Jumat (21/11).

Robert mengatakan ketidakjelasan definisi dalam Permen tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Menurut dia, hak masyarakat mendapat informasi bermanfaat dapat hilang lantaran sumber masuk kategori konten bermuatan negatif.

"Semisal situs edukasi air susu ibu yang malah diblokir," kata dia.

Selanjutnya, terang Robert, seharusnya Permen tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut dia, dua UU tersebut secara tegas menekankan pembekuan dapat dilakukan terhadap konten yang mengandung pornografi.

Pada kesempatan yang sama, Peneliti ELSAM Wahyudi Djafar menilai materi yang terdapat dalam Permen ini masih sangat multitafsir. Menurut dia, hal ini berdampak pada terhalanginya hak masyarakat untuk mendapat informasi.

"Pengaturannya pun tidak tepat, harusnya diatur oleh UU. Makanya kami berharap MA membatalkan, karena bisa saja pengaturan dalam Permen ini ditambahkan pada UU ITE," ungkapnya. (mdk/did)