Petakan Kondisi Pangan Jabar, Emil Minta Kepala Daerah Serahkan Database
Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta 27 Kabupaten dan Kota di Jabar menyerahkan database lengkap kondisi pangan kepada Pemprov Jabar. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan revolusi ketahanan pangan di 2019.
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memetakan permasalahan, solusi dan pengambilan kebijakan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Gubernur meminta database tersebut diserahkan paling lambat hingga Januari 2019.
"Per-Januari 2019 kami akan melakukan sebuah revolusi ketahanan pangan, memastikan Jabar harus mandiri pangan untuk hampir 50 juta warga. Kalau tanpa data akan susah mengambil keputusan, jadi data kami tunggu sampai bulan Januari 2019," katanya melalui siaran pers yang diterima, Senin (17/12).
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk swasembada pangan? Kapolri mengaku optimis langkah tersebut dapat terealisasi mengingat Amran merupakan pakar yang mengerti dan tahu cara mewujudkannya.
-
Apa saja yang ingin dioptimalkan untuk mencapai kedaulatan pangan Kaltim? 'Kita punya sekitar 85 BPP. Penyuluh pertanian kita, ada ribuan. Masing-masing BPP punya lahan setidaknya 5 hektare (ha). Coba tanami cabai semua itu, taruhlah produksinya 5 ton cabai dalam 1 ha lahan. Maka Kaltim tidak akan inflasi atau pesan cabai dari luar daerah,' terang eks Pj Gubernur Sulbar ini.
-
Kenapa Kaltim ingin mencapai kedaulatan pangan? 'Berdaulat, artinya mampu mengelola secara mandiri. Saya senang, visi ini bagus untuk mentrigger. Walau harus jujur, apa langkah yang sudah kita lakukan? Seberapa besar anggaran yang kita spare untuk pangan. Ini yang belum kelihatan,' kata Akmal mengevaluasi pengelolaan sektor pangan daerah.
-
Bagaimana cara Dinas Pertanian di Banyumas memastikan ketersediaan pangan? Ia optimistis ketersediaan pangan di Banyumas masih mencukupi kebutuhan karena produksi padi di kabupaten pada tahun 2022 mencapai 374 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 240 ribu ton beras atau masih surplus sekitar 40 ribu ton beras.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
Emil yang juga Ketua Dewan Ketahanan Pangan Jabar menuturkan, dari database tersebut akan diketahui apakah daerah bisa memenuhi sendiri seluruh kebutuhan pangan atau harus impor dari daerah lain. Melalui database ini juga maka tiap daerah akan difokuskan pada satu komoditas pangan sesuai potensinya, misalnya Kabupaten Indramayu akan fokus ke produk beras.
Sehingga seluruh kebutuhan dasar pangan masyarakat Jabar bisa disuplai oleh daerah di Jabar itu sendiri.
"Ini untuk mengetahui daerah itu bisa tidak memenuhi pangan sendiri. Setelah ketahuan datanya nanti kita bagi-bagi misalnya Indramayu fokus ke beras, sapi kita simpan di kota mana, telor di kota mana sehingga kebutuhan dasar masyarakat Jabar bisa disuplai oleh daerah di Jabar," jelas Emil.
Rencananya di bulan Januari 2019 akan digelar rembuk daerah bersama Gubernur dan 27 kepala daerah di Jabar untuk sinkronisasi program ketahanan pangan tahun 2019 dan 2020, termasuk menentukan alokasi anggaran untuk swasembada pangan.
"Untuk anggaran kita kan harus mengacu pada database dulu makanya Januari 2019 database harus sudah masuk karena di bulan itu kita akan ada rembuk daerah bersama 27 kepala daerah dan Gubernur," ungkap Emil.
Rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan ini dihadiri oleh para kepala dinas ketahanan pangan di 27 Kabupaten dan Kota. Tujuannya meningkatkan kemampuan dan perhatian dari pemerintah terhadap kondisi, masalah serta solusi dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.
"Rapat kali ini membahas isu strategis ketahanan pangan yang terjadi di Jabar sehingga dapat menjawab permasalahan, salah satunya terkait dengan UU No 41 Tahun 2009 tentang lahan pertanian berkelanjutan," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, Dewi Sartika.
Kemudian dibahas pula mengenai regenerasi petani Jabar untuk mewujudkan visi Gubernur yaitu membentuk petani juara melalui program Go Digital Pangan.
"Data sensus pertanian kita adalah dari 30 juta petani di Indonesia saat telah berkurang menjadi 25 juta, karena itu harus ada regenerasi petani pemanfaatan lahan menganggur," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta daerah di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mempersiapkan diri untuk menyokong kebutuhan pangan di IKN.
Baca SelengkapnyaKementan sebut Indonesia siap hadapi El Nino dan stok pangan aman
Baca SelengkapnyaMentan SYL menegaskan, petani penerima pupuk bersubsidi harus terdaftar sebagai penerima subsidi
Baca SelengkapnyaTerutama, kata dia terkait produksi pangan nasional.
Baca SelengkapnyaGerakan tanam ini diharapkan bisa mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan.
Baca SelengkapnyaGanjar mengungkap pernah berbincang dengan Jokowi cukup lama ketika di Solo, Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaPara personel Bhabinkamtibmas harus proaktif dalam mendampingi masyarakat dalam untuk melakukan pengelolaan pertanian.
Baca SelengkapnyaDalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku telah bisik-bisik ke Ganjar Pranowo jika terpilih sebagai Presiden periode 2024-2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data SKPG Bapanas, Ibu Kota Nusantara masuk dalam kategori daerah rawan pangan.
Baca SelengkapnyaGanjar menjelaskan, penerapan kartu Sakti mampu memberikan layanan-layanan dasar masyarakat termasuk pupuk.
Baca SelengkapnyaMentan Amran terus mematangkan rencana peningkatan produksi padi di masa tanam I oktober-maret.
Baca SelengkapnyaEkosistem pangan nasional ini bukan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan Asia Tenggara.
Baca Selengkapnya