Pilot Susi Air WNA, Alasan Pembebasan oleh TNI-Polri Masih Kedepankan Diplomasi

Merdeka.com - Pilot Susi Air Philips Mark Methrtens (37) masih dalam tawanan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Meskipun, TNI-Polri memastikan sudah mengepung wilayah yang menjadi markas KKB.

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, sangat berkeyakinan tim gabungan mampu membebaskan pilot Susi Air dari sandera KKB untuk cepat.

"Sebenarnya pasukan kita mampu dengan cepat sekali untuk membebaskan itu, kita memiliki kekuatan untuk membebaskan itu," kata Wapres kepada wartawan usai menghadiri pengukuhan guru besar UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, Rabu (22/2). Demikian dikutip dari Antara

Meski memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membebaskan sandera dengan cepat, namun faktor keselamatan sandera tetap harus diutamakan. Terlebih pilot Susi Air Philips Mark Methrtens merupakan warga negara asing dalam hal ini Selandia Baru, sehingga harus mempertimbangkan juga pemohonan yang disampaikan negara bersangkutan.

Oleh karenanya pemerintah dalam rapat koordinasi memutuskan untuk membebaskan sandera dengan cermat dan memastikan keamanan sandera.

"Pemerintah dalam rapat koordinasi sudah memutuskan akan berusaha untuk membebaskan sandera, dengan tentu menjaga keamanannya jangan sampai menjadi korban," kata dia.

Menurut Wapres, yang juga Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus atau Badan Pengarah Papua (BPP), aparat keamanan harus memperhitungkan keselamatan sandera. Sehingga upaya diplomasi terus dikedepankan.

"Sebab ini kan pilot asing, jadi harus kita (pemerintah) jaga betul. Karena itu kita mengutamakan diplomasi untuk bisa membebaskan. Tapi juga kalau memang diperlukan tentu akan ada langkah-langkah lain yang kita ambil," tegas Wapres.

Sebelumnya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan upaya pembebasan pilot maskapai Susi Air Philips Mark Methrtens (37) yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) hingga saat ini masih terus diupayakan dengan mengedepankan upaya persuasif.

"Kita masih laksanakan bersama dengan Polri. Ini adalah proses penegakan hukum, operasi yang tidak langsung dilakukan operasi militer. Tentunya kita tetap mengedepankan penegakan hukum karena ini orang asing yang disandera KKB tetap diupayakan dengan cara-cara persuasif," kata dia usai melaksanakan olahraga bersama di GOR Praja Raksaka, Denpasar, Bali, Rabu.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) tersebut mengatakan upaya penyelamatan tanpa kekerasan tersebut dilakukan dengan mengedepankan peran pemerintah daerah setempat, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Sejauh ini, kata Yudo, negosiasi tersebut terus berjalan dengan perantaraan Bupati, tokoh adat dan tokoh masyarakat sambil memberikan pengamanan kepada warga masyarakat di daerah tempat penyanderaan tersebut.