Polda Metro enggan tanggapi petisi pencopotan Kapolres Jakpus
Merdeka.com - Polda Metro Jaya enggan menanggapi lebih lanjut terkait munculnya petisi pencopotan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hendro Pandowo. Dalam petisi yang muncul di change.org tersebut, Hendro dianggap melakukan pembiaran terhadap aksi sweeping yang dilakukan ormas Front Pembela Islam (FPI) di Taman Ismail Marzuki (TIM) mencari Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.
"Sudahlah, itu (petisi) enggak usah dibahas ya," singkat Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes M. Iqbal kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (31/12).
Mantan Kapolres Jakarta Utara ini berdalih jika polisi sudah cukup baik melakukan tugas dalam pengamanan dan penertiban. Oleh sebab itu dia meminta agar kabar soal petisi pencopotan Kapolres Jakarta Pusat tidak perlu dibahas lagi.
-
Apa yang dilakukan oleh Bupati Ipuk kepada Jumhari? Kepada Jumhari, Ipuk meminta untuk terus semangat dan menjaga kesehatan. 'Tetap semangat, kalau ada apa-apa bilang ke petugas Puskesmas' kata Ipuk.
-
Siapa yang diajak Bupati Ipuk berjihad melawan perundungan? Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2023 menjadi momentum bagi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak para santri berjihad melawan perundungan di lingkungan pendidikan.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Di mana Bupati Ipuk berkantor? Kali ini, Ipuk berkantor di Desa Kluncing, Kecamatan Licin.
-
Bagaimana Gus Ipul menilai PKB? Keras! Ulama NU Gus Ipul Blak blakan Cak Imin & PKB Tak Naikkan Pamor Anies
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali.
"Sudahlah kita sudah coba usaha menertibkan dengan baik," tandasnya.
Untuk diketahui, petisi pencopotan Kapolres Jakarta Pusat dibuat oleh Damar Junianto dimana berisi kekecewaan atas aksi sweeping yang dilakoni FPI di TIM pada Senin (28/12).
"Dengan mengatasnamakan Jakarta dan juga mengatasnamakan Islam, FPI melakukan sweeping. Kali ini mereka memeriksa tiap kendaraan yang masuk Taman Ismail, untuk mencari Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang diundang Federasi Teater Indonesia untuk menerima penghargaan," tulis Damar.
Damar menilai aksi itu malah menebar teror bagi warga ibu kota. Ia pun mempertanyakan keberadaan polisi ketika itu, terutama si empunya wilayah Kapolres Jakpus Kombes Hendro Pandowo.
"Pertanyaan saya: di mana Polisi? Saat ditanya mengenai hal ini, Kapolres Jakpus Kombes Hendro Pandowo hanya bilang "Nggak, mereka cuma memeriksa". Bahkan dengan adanya ratusan personil polisi yang ada di acara itu, mereka malah meminta agar acara dibubarkan, dengan alasan tidak bisa menjamin keselamatan," tulis Damar lagi.
"Kalau tidak bisa bertanggungjawab atas keamanan warga maka kami warga Jakarta yang pemilik sesungguhnya suara Jakarta menuntut Kapolres Jakarta Pusat untuk dicopot dari jabatannya segera!," ucapnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Karyoto mengatakan soal pencopotan dirinya kewenangan penuh dari Kapolri selaku atasan yang berhak merotasi jabatan anggota
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor sebagai tersangka adalah sah menurut hukum
Baca SelengkapnyaGugatan itu dikabulkan dalam sidang permohonan praperadilan yang digelar di PN Jaksel dipimpin hakim tunggal Ahmad Samuar, Senin (27/5).
Baca SelengkapnyaPimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca SelengkapnyaPengacara Pegi, mendesak agar Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Akhmad Wiyagus dan Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dicopot
Baca SelengkapnyaKabarhakam memastikan apa yang dilakukan pihaknya sesuai dengan ketentuan dan aturan.
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar membuka Posko agar para pihak yang menerima intimidasi berani melaporkannya.
Baca SelengkapnyaKetiganya ada yang terjerat narkoba dan bolos dinas
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca Selengkapnya