Polisi Kerahkan 2.304 Personel Kawal Demo Kepala Desa di Depan Gedung DPR
Personel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Polisi mengerahkan 2.304 personel gabungan untuk mengamankan Aksi Bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (31/01) pagi.
Polisi Kerahkan 2.304 Personel Kawal Demo Kepala Desa di Depan Gedung DPR
Polisi mengerahkan 2.304 personel gabungan untuk mengamankan Aksi Bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (31/01) pagi.
"Dalam pengamanan ini kami melibatkan sejumlah 2.304 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan instansi terkait," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi.
Susatyo menjelaskan, personel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung ataupun menutup jalan tol yang berada di depan Gedung DPR.
"Lalu pemadam kebakaran juga sudah kami siapkan untuk mengantisipasi bila nanti massa melakukan aksi bakar ban," ujar Susatyo.
Terkait penutupan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR, kata Susatyo, nantinya bersifat situasional.
Rekayasa arus lalu lintas juga akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika di lapangan.
"Bila nanti di depan DPR massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan kami lakukan penyekatan di Pulau Dua," ucap Susatyo.
Susatyo menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengutamakan negosiasi dan pelayanan secara humanis (berperikemanusiaan).
Susatyo mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan peserta aksi untuk melakukan aksi dengan santun, tidak anarkis, menjaga keamanan dan ketertiban.
Sehingga kegiatan aksi dapat berjalan aman dan tertib sesuai harapan semua.
Asosiasi Kepala Desa (APDESI) menggelar Aksi Bersama Desa Jilid III untuk menuntut revisi UU Desa. Demo ini untuk menindaklanjuti perjuangan pada Aksi Bersama Desa jilid II yang mendesak disahkannya Revisi UU Desa pada 5 Desember 2023.
