Polri diminta awasi penyelidikan dugaan ijazah palsu kepala daerah
Merdeka.com - Mabes Polri diminta untuk mengawasi penyelidikan dugaan kasus ijazah palsu Bupati Kotabaru Sayed Jafar yang ditangani Polda Kalimantan Selatan. Komite Aksi Penyelamat Kotabaru (KAPAK) Usman Pahero mengatakan proses penyelidikan sudah berjalan hampir empat bulan dengan memeriksa 12 saksi terkait dugaan ijazah palsu tersebut.
"Polri harus mempercepat proses (hukum) karena sudah berjalan setahun laporannya," kata Usman seperti dilansir Antara, Rabu (7/6).
Usman menjelaskan pihaknya pernah melaporkan dugaan ijazah palsu saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kotabaru namun tidak mendapatkan tanggapan. "Kami melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri pada 11 Januari 2016," ujar Usman.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Bagaimana KPK memeriksa Bupati Sidoarjo? Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat. 'Salat dulu, salat (Jumat),' tutur Muhdlor di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/2). Muhdlor mengatakan, pemeriksaan masih akan berlangsung usai istirahat siang. Dia memastikan akan memberikan keterangan sebenar-benarnya.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
Berdasarkan petunjuk dari penyidik Bareskrim Polri, Usman mengungkapkan pelapor harus menjabarkan krologis kejadian yang dilaporkan ke Polda Kalimantan Timur kemudian dilimpahkan ke Polda Kalimantan Selatan.
Usman berharap Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus Bupati Kotabaru itu.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotabaru Pulau Laut Muhammad Erfan mengaku telah memverifikasi seluruh syarat calon Bupati Kotabaru.
"Ketika calon itu menyerahkan ijazah yang telah dilegalisir, kami anggap itu sah kecuali ada dari masyarakat yang melaporkan misalnya ijazah yang telah dimasukan sebagai syarat meragukan, kami wajib melakukan verifikasi," ujar Erfan.
Erfan menyatakan KPU hanya menindaklanjuti laporan ini ke tingkat yang berwenang seperti dikeluarkan Dinas Pendidikan yang memastikan ijazah palsu atau tidak.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, 48 saksi yang diperiksa diantaranya pengajar dan pegawai di lingkungan kampus.
Baca SelengkapnyaAwang Faroek sebagai saksi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaTiga orang sudah dicegah KPK tekait kasus ini yakni AFI, DDWT dan ROC.
Baca SelengkapnyaAnsar sudah diperiksa oleh penyidik terkait kasus tersebut di Mapolda Kepri, Sabtu (16/12/2023).
Baca SelengkapnyaBerkaitan dengan kasus yang sedang disidik ini, empat orang juga telah dicegah salah satunya wali kota Semarang.
Baca SelengkapnyaDirektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sudah memeriksa 11 saksi dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaDia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaPolda Jawa Tengah membenarkan informasi keberangkatan Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar menuju Jakarta.
Baca SelengkapnyaHalim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB. Dia tidak didampingi kuasa hukum.
Baca SelengkapnyaKPK belum bisa menyampaikan penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus apa.
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan mengaku menerima informasi adanya kepala daerah yang menjadi korban dugaan pemerasan oknum di KPK.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.
Baca Selengkapnya