Follow
Polri yakin Densus antikorupsi bisa lebih leluasa tangkap koruptor
Merdeka.com - Komisi III DPR RI mendesak Polri membentuk tim khusus untuk mencegah tindak pidana korupsi (Densus Antikorupsi). Desakan itu disampaikan anggota dewan lantaran kerja Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri dianggap belum maksimal.
Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, ada beberapa alasan penyebab kinerja Dittipikor Bareskrim tidak maksimal. Di antaranya, aturan SPOK, jumlah personel, termasuk anggaran yang minim.
"Dittipikor Bareskrim terbatas oleh aturan SPOK, jumlah personel, anggaran juga terbatas karena bagian dari Bareskrim," kata Setyo di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/5).
-
Apa hasil capaian Bareskrim Polri? Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada memaparkan, jumlah aset yang disita mencapai Rp10,5 triliun.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Siapa yang mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri? Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang mampu membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan narkoba internasional jaringan FP.
-
Kenapa korupsi merupakan masalah serius? Korupsi memberikan dampak negatif yang signifikan dan meluas. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, korupsi juga menciptakan lingkungan yang tidak adil dan tidak transparan, yang pada gilirannya dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara.
-
Apa predikat yang diterima Polri? Mahasiswa Beri Apresiasi Polri Berpredikat Lembaga Bercitra Baik Versi Litbang Kompas Hal ini tak lepas dari kerja keras Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini. Dalam survei tersebut Polri menempati urutan teratas setelah TNI sebagai lembaga yang memiliki citra terbaik.
-
Kenapa OJK serius cegah korupsi? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
Setyo berpendapat, usulan dari Komisi III DPR untuk segera membentuk tim khusus pencegahan tindak pidana korupsi sudah tepat. Menurutnya, jika Dittipikor dibentuk menjadi satuan kerja seperti Densus 88, maka anggota akan lebih leluasa menjalankan tugas dan fungsinya.
"Kalau dia jadi satuan kerja khusus seperti Densus, maka akan lebih leluasa. Artinya Komisi III dan Polri ingin memperkuat Dittipikor yang diharapkan bisa lebih banyak tangani kasus korupsi dengan anggaran berbeda dan personel berbeda dan tetap sinergi dengan KPK," ujar dia.
Dikatakan dia, sejauh ini Dittipikor sendiri hanya menerima anggaran dana Rp 200 juta untuk menangani sebuah kasus tindak pidana korupsi. Dana ini lebih kecil daripada anggaran dana yang diterima KPK untuk menangani sebuah perkara.
Oleh karena itu, jenderal bintang dua ini menyatakan, bila pihaknya akan mengkaji dan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait usulan Komisi III tersebut. Khususnya mengenai perubahan SPOK, penambahan personel termasuk anggaran.
"Kekurangan anggaran, personel, peralatan, semua dukungan logistik yang harusnya dipenuhi," pungkas Setyo.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Wahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.
Baca Selengkapnya
Deddy memberi saran agar Polri di bawah naungan Panglima TNI atau berada di bawah Kemendagri.
Baca Selengkapnya
Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.
Baca Selengkapnya
Deddy mencontohkan bobroknya kinerja Polri, sehingga banyak aksi kriminal yang dilakukan anggota polisi.
Baca Selengkapnya
Tumpak Hatorangan menilai kasus korupsi masih terus ada di Indonesia. Padahal KPK sudah berdiri lebih dari 20 tahun
Baca Selengkapnya
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Kehadiran Kortas Tipidkor diharapkan bisa menjadi solusi dan jawaban atas kegelisan masyarakat terhadap kejahatan korupsi.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, kerja sama antar instansi penegak hukum sebenarnya selalu dilakukan dalam rangka koordinasi.
Baca Selengkapnya
Dia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca Selengkapnya
Tanak menjelaskan, sasaran tersebut diejawantahkan ke dalam bentuk indikator untuk mengukur dampak pencegahan korupsi menggunakan Survei Penilaian Integritas.
Baca Selengkapnya
Menurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.
Baca Selengkapnya