Putri Gus Dur: Ada Pelanggaran Hukum di Kasus Pagar Laut Tangerang
Pagar bambu itu tertancap di perairan Tangerang hingga mencapai puluhan kilometer.
Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sekaligus Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menilai, ada pelanggaran hukum terkait pagar laut di Tangerang, Banten.
Diketahui, pagar bambu itu tertancap di perairan Tangerang hingga mencapai puluhan kilometer.
"Kalau Gusdurian jelas ya, itu clear sekali bahwa ada sesuatu yang salah dalam kasus pagar laut ini. Pertama, secara hukum bagaimana itu ada pelanggaran-pelanggaran," kata Alissa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/1).
Menurutnya, ada tindakan pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga terjadi pembangunan pagar laut. Pembiaran ini berkaitan dengan perilaku koruptif.
“Perilaku koruptif itu bukan hanya saya dapat duit berapa dari orang yang menyogok saya atau anggaran negara berapa yang saya ambil, bukan hanya itu, tetapi penyalahgunaan wewenang," ujarnya.
"Dan ketika penyelenggaraan negara setempat itu ternyata tidak peka, tidak awas terhadap situasi itu, bahkan diam-diam membiarkan itu menimbulkan pertanyaan besar gitu," sambungnya.
Pemerintah Harus Jelaskan Duduk Perkara
Alissa meminta pemerintah menjelaskan duduk perkara pembangunan pagar laut di Tangerang. Dia mengingatkan, tak ada yang bisa ditutup-tutupi dari kasus tersebut. Sebab, video pembangunan pagar laut itu sudah beredar di media sosial.
“Segera mengambil langkah untuk meluruskan kalau misalkan itu wilayah bukan dikavling, kalau bisa muncul kan, itu videonya sudah banyak ya, sehingga tak bisa dipungkiri lagi," tegasnya.
"Moga-moga urusan pagar laut ini menjadi pelajaran kita untuk yang lain-lainnya, bukan hanya untuk pagar lautnya tetapi yang jelas ini harus segera diurai," tambahnya.
Alissa berharap, tak ada saling lempar tanggung jawab terkait kasus ini. Dia menegaskan, masalah pembangunan pagar laut itu merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Sekarang yang paling penting adalah, justru pemerintah sekarang memgambil keputusan mau diapakan. Sudah tidak lagi mencari siapa ini, terus oh ini zamannya si itu. Iya ini zamannya si itu, tetapi tanggung jawab saat ini ada di pemerintahan sekarang," ungkapnya.
