Rangkul pemilih, sosialisasi Pilkada Jabar harus kreatif & atraktif

Merdeka.com - Mantan Kepala Bawaslu dan juga pengamat pengawas pemilu, Nasrulloh mengungkapkan, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jawa Barat harus dikemas sekreatif mungkin. Salah satu yang sangat mungkin dilakukan adalah mengadopsi nilai-nilai kekayaan budaya dalam setiap tahapan sampai acara puncak kontestasi.

"Saya pikir penyelenggara (Bawaslu dan KPU) harus membuat kontestasi meriah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, tanpa menghilangkan esensi penyelenggaraan yang tertib dan damai. Contohnya bisa dengan konsep Wisata pemilu," terang ‎Nasrulloh dalam acara seminar persiapan pengawasan partisipatif Bawaslu di Hotel Bidakara Grand Savoy Homann, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Kamis (16/11).

Wisata pemilu adalah konsep baru yang bisa dilakukan, agar pemilu bisa dilakukan tanpa harus membuat masyarakat pilu dengan konflik. Kemasannya bisa mengangkat Keanekaragaman budaya, adat istiadat yang ada di Jawa Barat.

"Ada nilai kearifan lokal yang diangkat. Misalnya, dalam setiap tahapan bisa menyelenggarakan event. Untuk pemilih pemula, sosialisasi bisa dilakukan dengan pertunjukan musik. Segemen yang berumur bisa dengan pertunjukan kebudayaan. Atau, ketika sudah ada calon, mereka disumpah dengan ritual dan prosesi adat," katanya.

"Prosesi sumpah itu disaksikan oleh semua warga. Sumpahnya berjanji tidak akan melakukan kecurangan, damai dan sportif serta legowo jika kalah. Selain janji kepada dirinya dan masyarakat, mereka akan terikat oleh tuhan," lanjut dia.

Event itupun harus melibatkan berbagai komunitas 'kekinian' dan merangkul budayawan dalam bermacam event yang dibalut dengan tema Pilkada. Sehingga, semua elemen masyarakat bisa merasakan euforia Pilkada.

"Kalau terealisasi ini akan jadi tontonan yang menarik dan bisa menarik wisatawan. Ada pameran, festival, dan pertunjukan. Undang anggota parlemen yangbada di kawasan asia tenggara," imbuhnya.

Dia meyakini, event wisata pemilu bisa terealisasi hanya dengan mengalokasikan satu persen dari total anggaran Rp 1,6 triliun yang dimiliki oleh KPU, Bawaslu dan Pemerintah untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak.

"Ga usah besar-besar. Satu persennya saja sudah cukup (untuk merealisasikan wisata pemilu)," ucapnya. (mdk/ded)