Riau Siaga Darurat Banjir dan Longsor

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat banjir dan longsor. Penetapan status itu mulai hari ini Jumat (20/12) hingga 31 Desember 2019.

"Terhitung hari ini sampai 31 Desember kita tetapkan status siaga darurat banjir dan longsor," ujar Sekda Prov Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid, saat rapat di kantor Gubernur Riau.

Menurut Yan, Riau termasuk daerah rawan banjir dan longsor. Sebab daerah tersebut terdapat empat sungai besar.

"Saat ini ada 216 desa dari enam kabupaten dan kota di Provinsi Riau terendam banjir," ucap Yan.

Keenam daerah itu di antaranya Rokan Hulu, Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan, Kuansing dan Indragiri Hulu. Yan telah mengetahui penyebab terjadinya banjir dan longsor di Riau setiap tahunnya.

"Banjir dan longsor di Riau ini karena faktor penggundulan hutan, sehingga tidak ada penahan dan serapan air hujan, ujar Yan.

Akibat dari itu, kata Yan, air dengan bebas masuk sungai dan akhirnya meluap ke pemukiman masyarakat.

Tak hanya itu, penyebab banjir juga karena penggundulan hutan di wilayah hulu PLTA Koto Panjang Kampar. Bahkan ada pula drainese tanpa AMDAL, tanah tertutup semen, serta saluran pemukiman tersendat.

"Termasuk juga dibukanya pintu PLTA Koto Panjang Kampar," jelasnya.

Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Riau serta TNI/Polri melakukan antisipasi terjadinya banjir. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk antisipasi terjadinya banjir.

"Kalau terjadi banjir segera sampaikan ke petugas setempat, sehingga kita bisa dengan cepat melakukan penanggulangan banjir longsor," terang Yan.

Pemprov Riau, lanjut Yan, berkomitmen dan siaga untuk cepat menanggulangi korban banjir, sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat.

"Sejauh ini kita sudah dirikan posko pengungsian dan dapur umum untuk korban banjir," pungkasnya.