Rizieq : Tidak bisa rekonsiliasi tak ada pilihan kecuali revolusi

Merdeka.com - Hampir dua bulan lebih pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab meninggalkan tanah air. Sempat beberapa kali, Rizieq meminta pemerintah, terutama penegak hukum untuk menghentikan kasus terkait kriminalisasi terhadap ulama dan para aktivis.

"Ingat tidak ada rekonsiliasi tanpa setop kriminalisasi ulama dan aktivis. Tidak ada rekonsiliasi tanpa setop penistaan terhadap agama apapun," kata Rizieq dalam rekaman suara yang diterima merdeka.com dari juru bicara FPI, Slamet Ma'arif, Senin (3/7).

Kemudian, Rizieq juga menekankan sikap damai tidak akan terjadi jika kezaliman terhadap rakyat tidak dihentikan. "Jika tidak bisa dipenuhi untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional bagi keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka tidak ada pilihan lain kecuali revolusi," ungkap dia.

Tak hanya itu, tersangka kasus dugaan chat mesum itu juga mengatakan pertemuan antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Minggu (25/6) bukan dalam bentuk pelemahan. Pihaknya pun akan menggelar rapat akbar dalam waktu dekat.

"Insya Allah rapat akbar yang akan digelar GNPF MUI yang akan datang ini menjadi satu forum silaturahmi untuk lebih memperkuat tali persaudaraan dan persatuan," jelas dia.