Satu Dekade JKN Melayani Negeri, Solusi Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Badui

Pemanfaatan program JKN terus meningkat setiap tahun sejak program itu diluncurkan pada 2014.

Sakinah duduk di antara kursi kosong antrean pasien di Puskesmas Cisimeut, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Lebak, Banten, Jumat (26/7). Ibu rumah tangga itu menunggu panggilan petugas kesehatan.

Pagi itu, Sakinah memeriksakan suhu tubuhnya yang terasa panas dingin. Kadang menggigil. Selain panas dingin, Sakinah juga mempunyai riwayat sakit paru-paru.

Berbekal kartu BPJS Kesehatan, tanpa pikir panjang, sambil berjalan kaki Sakinah bergegas menuju Puskesmas Cisimeut. Lokasi puskesmas berjarak kurang dari satu kilometer dari kediamannya di Kampung Kaduketug, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar.

"Saya kalau berobat pakai BPJS, sekarang lagi sakit panas dingin. Saya memang punya sakit paru-paru," kata Sakinah saat berbincang dengan merdeka.com di Puskesmas Cisimeut, Jumat (26/7).

Berselang 10 menit menunggu, Sakinah dipanggil petugas untuk melakukan pemeriksaan. Dia dibimbing ke ruang dokter umum. Dari hasil pemeriksaan, Sakinah disarankan dokter menjaga kesehatan dan dibekali beberapa obat.

Duduk di bangku antrean pasien lainnya, ada Alfi yang sedari tadi menanti panggilan petugas kesehatan. Setelah Sakinah, kini giliran Alfi diperiksa.

Ibu tiga anak ini ingin mengaku mengalami gatal-gatal. Alfi mengaku bukan kali ini memeriksakan kesehatan di Puskesmas Cisimeut. Sejak memegang kartu BPJS Kesehatan, Alfi saban merasa kondisi tidak sehat, rutin mengecek gejala dialaminya ke Puskesmas Cisimeut. Bahkan, Alfi mengatakan melahirkan anak ketiga di puskesmas yang terletak di pintu masuk kawasan wisata suku Badui tersebut.

"Saya ke sini karena gatal-gatal. Setiap berobat ke puskesmas pasti pakai BPJS. Melahirkan anak ketiga juga saya ke Puskesmas," ujar Alfi.

Sakinah dan Alfi sama-sama bersyukur dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan. Ketika sakit, keduanya kini cukup mendatangi puskesmas dengan biaya ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sakinah dan Alfi memerupakan dua dari ribuan masyarakat Badui luar dan dalam yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Agustus 2023, ada 6.196 dari 9.297 jiwa suku Badui luar dan dalam menjadi peserta JKN.

Semua warga Badui luar dan dalam mendapat layanan BPJS Kesehatan tanpa sepeser pun merogoh kocek dari kantong pribadi. Artinya mereka tidak membayar iuran bulanan atau gratis lantaran masuk ke dalam golongan sebagai penerima bantuan iuran (PBI).

Namun kesadaran Sakinah dan Alfi memeriksakan diri di puskesmas tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada perjuangan panjang tenaga medis setempat mengedukasi warga Badui yang dikenal menjaga aturan adat istiadat.

Perjuangan meningkatkan kesehatan masyarakat adat Badui itu diceritakan Eros Rosita (52) dan Maman Hasanudin (56). Dua orang ini merupakan pelopor tenaga kesehatan di kawasan suku Badui dalam maupun luar.

Perjalanan itu dimulai ketika Eros Rosita ditugaskan memberi pemahaman kepada masyarakat Desa Kanekes mengenai pentingnya kesehatan pada tahun 1997. Saat itu, Rosita baru saja merampungkan pendidikan kebidanan. Tugas Utama Rosita adalah menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Bidan Rosita mengaku hampir setiap hari menangis ketika awal bertugas. Kerap mendapat penolakan masyarakat. Bahkan, pernah dikejar-kejar para sesepuh setempat saat membuka pos pelayanan terpadu di salah satu rumah warga.

Namun Bidan Rosita tidak patah arang. Tahapan itu tetap dilalui. Mengenalkan diri sebagai bidan yang ditugasi pemerintah untuk menyehatkan masyarakat. Berkorban waktu dan keluarga. Kadang tidak pulang ke rumah. Menetap di rumah warga demi menyapa dan memberi pemahaman kesehatan agar mudah diterima.

Strategi lain dilakukan Bidan Rosita agar masyarakat Badui mau anaknya diberi vaksinasi polio. Caranya dengan mengajak anak salah satu warga telah divaksinasi ikut menemaninya saat bertugas. Langkah itu cukup ampuh. Masyarakat akhirnya mau memeriksakan anaknya dan diberi vaksinasi polio. Upaya itu dilakukan Bidan Rosita tanpa meninggalkan adat istiadat warga setempat.

"Jadi pendekatan hati ke hati gimana caranya biar kesehatan itu diterima, adat juga tidak dihilangkan," tutur Bidan Rosita kepada merdeka.com, Jumat (26/7).

Cerita serupa juga diungkapkan Mantri Maman. Dua tahun setelah Bidan Rosita bertugas, Mantri Maman menginjakkan kaki di Desa Kanekes. Tugasnya, mengecek kesehatan masyarakat setempat. Mulai dari tensi darah hingga gejala sakit ringan seperti penyakit kulit dan batuk. Pengalaman bermalam di rumah warga juga dialami Mantri Maman. Dia bercerita, berbekal lampu tempel menyusuri rumah-rumah warga untuk memberi pelayanan kesehatan.

"Kalau nyamuk mah udah enggak dirasain lagi," ujar Mantri Maman.

Jerih payah Eros Rosita dan Maman Hasanudin puluhan tahun silam tidak sia-sia. Berkat keduanya, kini masyarakat Badui mau menerima pelayanan medis secara modern. Bahkan warga Badui kini memiliki akses ke layanan kesehatan secara cuma-cuma setelah terdaftar sebagai peserta JKN pada segmen Penerima Bantuan Iuran APBN.

"Sekarang ini seiring perkembangan zaman mereka tanpa dibujuk pun kalau pengobatan mereka datang sendiri bisa mengakses sendiri ke fasilitas kesehatan. Jadi untuk pengobatan pelayanan medis tidak terlalu terkendala tapi kita harus menghormati kearifan lokal mereka," kata Kepala Puskesmas Cisimeut Dede Herdiansyah.

Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan, Bayu Teja Muliawan mengatakan, program JKN secara nasional dimulai dari tahun 2014 dengan target kepesertaan 98% di tahun 2024.

Sesuai prinsip gotong royong dalam JKN, diharapkan bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia, menjadi pendorong untuk kepesertaan bagi masyarakat adat, termasuk suku Badui.

Bayu mengatakan, Kemenkes bekerjasama dengan Kemensos, Kemendagri, BPJS Kesehatan dan lainnya untuk memperluas kepesertaan bagi masyarakat desa adat, baik melalui mekanisme PBI APBN maupun PBI APBD. Dukungan Pemerintah Daerah setempat diharapkan untuk perluasan akses kesehatan dapat terus ditingkatkan, sehingga tujuan dari transformasi kesehatan untuk mendekatkan akses layanan, tercapai.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun mengatakan pentingnya dukungan Pemda untuk mencapai Universal Health Coverage. Hingga saat ini secara nasional sebesar 95% atau 263 juta penduduk indonesia terdata sebagai peserta JKN. Saat ini di Kabupaten Lebak, cakepan kepesertaan JKN 91.84% atau sebanyak 1.36 juta dari total 1.48 juta penduduk.

David melanjutkan, setelah kebutuhan kepesertaan terpenuhi, selanjutnya adalah memastikan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan semakin mudah, sehingga ketika sakit tidak terlalu sulit. Sama-sama sehat dan menyehatkan bangsa. Penyerahan kartu menjadi upaya untuk mencapai cakupan semesta dan menuju masyarakat yang sehat, adil, dan maju.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Triatno Supiono mengatakan adanya JKN bagi masyarakat Badui diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses pengobatan atau upaya kuratif.

Perwakilan warga Badui Dalam, Ayah Mursid berharap adanya akses kesehatan yang terpusat dan mudah dijangkau khususnya bagi masyarakat Badui dalam. Mengingat adanya keterbatasan mobilitas bagi masyarakat setempat.

"Kalau di Binong raya lengkap pelayanan kesehatan jadi harapan kami, mau bentuknya apapun. Yang sudah terjadi banyak warga kami yang bekerja di ladang, sulit cari obat, harus dirujuk. Harapannya tempat ini jadi pusat layanan kesehatan lengkap," kata Mursid saat pembagian 121 kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat Badui dalam di Binong Raya, Lebak, Banten, Selasa (26/9), demikian dikutip dari keterangan tertulis Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Siti Nadia Tarmizi.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, warga yang memanfaatkan program JKN terus meningkat setiap tahun sejak program itu diluncurkan pada 2014. Menurut Ghufron, dari 92.3 juta per tahun pada 2014, menjadi 606,6 juta per tahun pada 2023.