Sepak terjang BKKBN wujudkan Nawa Cita & KB kepada generasi milenial

Merdeka.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) terus berupaya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana (KB). Tak hanya itu, mereka juga berupaya untuk meningkatkan pembangunan manusia.

Dalam wawancara bersama merdeka.com, beberapa waktu lalu, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty mengungkapkan, kinerja yang dilakukan BKKBN sesuai dengan tiga Nawa Cita yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi BKKBN menyukseskan tiga dari nama cita yang terkait dengan pembangunan manusia. Cita nomor lima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Cita nomor delapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Cita nomor tiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," kata Surya di Kantor BKKBN, Jakarta.

Dia menjelaskan, kesuksesan itu tak lepas dari kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana masalah kependudukan dan keluarga berencana merupakan persoalan yang wajib dikerjakan bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

"Sebelum ada undang-undang tersebut memang sulit karena desentralisasi otonomi daerah KB dan kependudukan urusan kabupaten kota, dan BKKBN urusannya tingkat provinsi maka dari itu BKKBN yakin dengan adanya undang-undang tersebut dapat mengelorakan kembali kependudukan dan keluarga berencana," terangnya.

Surya menambahkan, BKKBN memiliki banyak program dalam menyukseskan tugas dan tanggung jawab mereka yang telah diamanatkan pemerintah. Tujuannya tadi, selain mengendalikan penduduk dan penyelenggara KB, mereka juga diminta meningkatkan pembangunan manusia.

Kepala BkkbN, Surya Chandra Surapaty ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Lalu, bagaimana BKKBN menyukseskan hal tersebut? Berikut wawancara merdeka.com dengan Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty:

Bagaimana persebaran penduduk saat ini, apakah sudah merata?

Persebaran penduduk berdasarkan pulau. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang luas wilayahnya hanya mencakup 6,8% dari keseluruhan wilayah Indonesia, dengan jumlah penduduk sebesar 57,5% dari penduduk Indonesia. Sebagian penduduk lainnya tersebar di Pulau Sumatera (21,3%), Sulawesi (7,3%), Kalimantan (5,8%), Nusa Tenggara (5,5%), Papua (1,5%) dan Maluku (1,1%).

Pesebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan beberapa dampak negative. Untuk daerah yang terlalu padat penduduk akan terjadi tekanan penduduk yang menyebabkan persaingan kehidupan semakin berat, seperti persaingan mendapatkan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan dasar, perebutan sumber daya yang akhirnya berujung pada meningkatnya kriminalitas.

Sementara untuk daerah yang jarang penduduk, dampak negatifnya adalah kurangnya tenaga kerja yang mendukung pembangunan di daerah tersebut, memberikan kerentanan dari serangan dari luar akibat jarangnya penduduk di suatu wilayah menjadi mudah untuk disusupi oleh pihak-pihak asing.

Penduduk akan berkumpul ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi karena di sana akan lebih banyak tersedia lapangan pekerjaan. Daerah perkotaan akan memiliki kepadatan yang lebih tinggi dari daerah perdesaan. Daerah pusat industri akan menarik penduduk datang karena adanya lapangan pekerjaan di sana.

Agar penduduk dapat lebih merata tersebar maka perlu dilakukan strategi utama. Yakni, pengendalian kelahiran, terutama di daerah padat penduduk, peningkatan kualitas penduduk terutama di daerah terbelakang dan menciptakan pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama di daerah Indonesia Timur.

Antisipasi BKKBN untuk meminimalisir ledakan Penduduk?

BKKBN mengubah slogan dari 2 anak lebih baik, kembali menjadi "2 anak cukup". Meningkatkan kesertaan ber KB baik dari sisi supply dan demand. Dari sisi supply (pelayanan KB), penguatan ketersediaan Alokon dengan fasilitas-fasilitas pelayanan KB dan BPJS.

Dari sisi demand (permintaan masyarakat) meningkatkan konseling, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Upaya untuk menarik petugas lapangan KB (PKB) untuk kembali menjadi tenaga kerja pemerintah pusat, merupakan salah satu upaya agar pelaksanaan program KB di lapangan dapat terjamin pelaksanaannya di lini terdepan.

Hal ini agar KIE di masyarakat dapat berjalan dengan baik melalui mekanisme kelompok-kelompok masyarakat seperti BKB, BKR dan BKR. Sehingga pelaksanaan program KB menjadi lebih terstruktur dan terarah.

Kepadatan penduduk harus ditangani secara komprehensif. Program KB harus diintegrasikan dengan Program KSPK dan Program Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan disinkronkan dengan Program Pembangunan lainnya. Kebijakan Pembangunan Nasional harus diupayakan sinkron, seperti UU No. 1 Tahun 1974 agar usia kawin pertama lebih dewasa, disinkron kan karena UU Perlindungan Anak definisinya anak adalah dibawah 18 tahun.

Lalu, apa yang menjadi prioritas BKKBN ke depan?

Prioritas BKKBN tetap di Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga). Perencanaan kelahiran melalui pelayanan KB secara integratif dan komprehensif termasuk konseling dan penanganan efek samping yang mungkin terjadi.

Adapun prioritas program KB yang diharapkan dapat mendorong pencapaian renstra tersebut antara lain. Pengembangan kampung KB, prioritas program untuk meningkatkan kualitas penduduk pedesaan yang tertinggal sebagai perwujudan nawa cita mulai dari desa/pinggiran dan meningkatkan kualitas manusia.

(Kedua) Pembentukan Genre Ceria. Prioritas untuk remaja agar terbentuk remaja menjadi generasi berencana. Sasaran program ini adalah remaja, agar mereka tahu mengenai masalah kesehatan reproduksi dan mampu melindungi diri dari resiko resiko perilaku seks bebas yaitu hamil di luar nikah, aborsi dan penularan penyakit IMS. Slogan dari program ini adalah triad KRR (no narkoba, seks bebas dan HIV).

Penarikan petugas lapangan KB (PKB) kembali menjadi PNS BKKBN Pusat dalam rangka menjalankan UU No 23 tahun 2014. Sekitar 15000 PKB ditarik menjadi PNS BKKBN Pusat. Untuk memperkuat koordinasi pengendalian program di lapangan.

Setelah prioritas untuk jumlah anak hanya 2, kemudian untuk mencapai NKKBS maka perlu program pembangunan keluarga melalui ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Juga tidak lupa advokasi kepada stakeholder pusat dan daerah agar mensinkronkan kebijakan pembangunan agar dapat berwawasan kependudukan.

Mengenai jumlah kampung KB itu sendiri sudah ada berapa?

Pokoknya pada 2016 kita targetkan satu kabupaten satu kampung KN. (Tahun) 2017 satu kecamatan satu kampung KB, itu minimal.

Arahan dari pemerintah dalam hal ini presiden terkait kepadatan penduduk?

Sesuai Nawacita ke 3: membangun bangsa dimulai dari pinggiran. Dalam kampung KB akan tersedia replika program KKBPK secara lengkap dan terkoordinasi dengan program sektoral lain secara kemitraan.

Dari hasil sosialisasi bagaimana kesadaran generasi milenial terhadap program KB?

Indeks pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja target Renstra tahun 2015 sebesar 48,4 dan dari hasil survei PRJMN 2015 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 49,0 di tahun 2016 menunjukkan sebesar 55,1. Indeks KRR utamanya diukur dari 4 variabel komposit yaitu indeks pengetahuan masa subur, indeks pengetahuan umur sebaiknya menikah dan melahirkan, indeks pengetahuan penyakit anemia dan HIV/AIDS dan indeks pengetahuan narkoba.

Langkah BKKBN dalam mensosialisasikan KB pada generasi milenial agar pesan yang disampaikan bisa diterima?

Melakukan Advokasi dan KIE melalui berbagai aktivitas dengan menggunakan pendekatan ramah remaja yaitu kegiatan-kegiatan yang disukai oleh remaja. Berbagai aktifitas ini dari mula kegiatan ilmiah yang bersifat ilmiah berupa seminar/workshop, kegiatan aksi sosial.

Kegiatan-kegiatan ini untuk membantu dan membina remaja alam menyiapkan masa depannya terutama dalam perencanaan kehidupan berkeluarga berisi informasi tentang subtansi GenRe seperti kependudukan dan pembangunan keluarga, kesehatan dan reproduksi remaja, Persiapan kehidupan berkeluarga, keterampilan hidup (life skilll). Pesan-pesan KKBPK khususnya pesan GenRe disosialisasikan pada remaja yang lebih muda, yaitu usia anak SD-SMP ( 10-15 tahun ).

Saat ini juga tengah tren nikah muda di masyarakat, bagaimana BKKBN menanggapi ini?

Enggak apa-apa, yang penting batasnya itu, jangan sebelum 21 tahun. Kalau pria 25 tahun. Itu yang kita kampanyekan karena sebelum 21 tahun kita anggap masih usia anak untuk reproduksinya. Maka preferensi kanker rahim di Indonesia ini salah satu penyebabnya adalah terlalu muda hubungan seks, belum matang sel-sel leher rahim itu.

Sesuai amanat UU No.52 tahun 2009 tentang Pembinaan Kepada Remaja, BKKBN mengembangkan Program untuk remaja ini dikemas dengan nama Program Generasi Berencana (GenRe). Program GenRe adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana; berkarir dalam pekerjaan secara terencana; serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Adapun tujuan dari program GenRe adalah untuk meningkatkan pemahaman,pengetahuan, serta sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.

Pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan Program GenRe dilakukan melalui 2 arah, yaitu pendekatan yang langsung kepada remaja, dengan mengumpulkan remaja wadah pusat informasi dan konseling remaja (PIKR). Sedangkan pendekatan kepada orang tua dengan cara mewadahi mereka untuk dapat berkumpul dan mendapatkan pola asuh remaja dalam menguatkan komunikasi orang tua dan keluarganya dalam wadah kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).

Bagaimana peran daerah dalam mensupport program BKKBN, khususnya bagi kepala daerah?

Advokasi Penggerakan dan Informasi yang dititikberatkan dalam program-program Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus dimaksimalkan, terutama dalam menyampaikan program-program Keluarga Berencana. Program tersebut juga harus serta merta mengajak semua mitra kerja dan pemangku kepentingan dari pusat sampai ke desa-desa dengan harapan melalui strategi ini program KB dalam rangka KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dapat digaungkan kembali dan dapat direvitalisasi.

Dalam pelaksanaan program-program KB ini juga tidak terlepas dengan pemerintah daerah, sehingga berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, persoalan Kependudukan dan KB ini merupakan wajib kongkuren yang dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Bagaimana contoh daerah atau provinsi yang memang sudah berhasil mengendalikan jumlah angka keluarga berencana untuk kependudukan itu sendiri?

Yang sesuai sudah kira-kira angka kelahiran total yang sudah dekat di dua (anak), Jawa Timur, Yogyakarta.

Butuh berapa lama biasanya untuk satu provinsi mengendalikan jumlah penduduk pada umumnya?

Tergantung, kalau dia memang intensif untuk 2,1 itu kalau secara nasional, kan programnya 2,1 jumlah anak-anak rata-rata per wanita, itu target kita secara langsung itu 2025. Mula-mula 2015 cuma enggak tercapai karena KB mengendur sejak 2000 sejak reformasi. Nah, sekarang kita gelorakan kembali. (mdk/hrs)