Sistem Pemilu Tertutup Dinilai Buat Partai Berjarak dengan Rakyat
Merdeka.com - Sistem Pemilu dengan proporsional tertutup dinilai berdampak negatif baik secara sosial dan politik. Partai Amanat Nasional (PAN) bersama 7 partai lainnya pun menolak secara tegas sistem proporsional tertutup tersebut.
Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz menyebut, jika sistem Pemilu proporsional tertutup diterapkan, akan membuat partai dan rakyat berjarak. Hal tersebut dinilai buruk karena partisipasi masyarakat terhadap politik akan menjadi turun.
“Penentuan calon misalnya, keterlibatan politik masyarakat dan kader partai kan masih rendah, apalagi ketika menggunakan proporsional tertutup,” kata Kahfi, Rabu (31/5).
-
Apa yang dimaksud dengan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup? Sistem pemilu proporsional tertutup adalah metode pemilihan umum di mana pemilih memberikan suaranya untuk partai politik, bukan untuk kandidat individual.
-
Apa yang dipilih rakyat pada Pemilu Proporsional Tertutup? Sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilihan di mana rakyat hanya memilih partai. Pada surat suara, tertera hanya nama partai politik dan pemilih memilih melalui tanda gambar atau lambang partai.
-
Bagaimana calon terpilih di Pemilu Proporsional Tertutup? Dengan begitu, wakil rakyat terpilih nantinya ditetapkan oleh partai politik berdasarkan nomor urut. Dalam sistem proporsional tertutup, secara teknis pemilih hanya dapat memilih tanda gambar partai saja.
-
Bagaimana cara Pilkada 2024 dijalankan? Pilkada 2024 akan dilakukan serentak dan diikuti oleh 37 provinsi di Indonesia.
-
Bagaimana prinsip proporsional diterapkan dalam pemilu? Dalam prinsip ini, semakin banyak suara yang diperoleh, semakin banyak pula kursi atau perwakilan yang didapatkan.
-
Bagaimana tahapan Pemilu Tahun 2024 dimulai? Proses ini telah dimulai pada 14 Juni 2022, 20 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.
Kahfi menilai perlu pembahasan yang lebih komprehensif dan melibatkan elemen masyarakat dalam menentukan sistem Pemilu. Menurutnya, lebih tepat jika pembahasan sistem Pemilu dibahas di ruang publik.
“Karenanya, ketika ingin menerapkan sistem Pemilu tertentu, perlu dipikirkan bagaimana situasi politik dan sosiokultural di Indonesia. Sehingga kami dorong agar ketika membahas sistem Pemilu, bahaslah di forum legislasi, bukan MK,” kata Kahfi.
Senada dengan Kahfi, PAN secara tegas menolak ide Pemilu proporsional tertutup. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Nauladi menyebut proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi.
“Suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi, vox dei) tidak akan terwujud di dalam sistem Pemilu tertutup,” ucap Viva.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/tin)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.
Baca SelengkapnyaDi antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999, Indonesia sempat mengimplementasikan sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca SelengkapnyaJK menyebut, presidential Threshold (PT) atau ambang batas seharusnya tidak 20%.
Baca SelengkapnyaMK dianggap menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia dengan menolak permohonan PDIP agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup
Baca SelengkapnyaDengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca SelengkapnyaPemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis yang dilakukan secara periodik di suatu negara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin tertentu.
Baca SelengkapnyaAdanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.
Baca SelengkapnyaMengetahui sejarah Pemilu di Indonesia dari masa ke masa sejak tahun 1955 sampai 2024.
Baca SelengkapnyaPoses kandidasi yang telah terjadi dalam Pilkada 2024 dinilai sangat jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.
Baca SelengkapnyaPemilu merupakan singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan proses demokratis untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam suatu negara.
Baca SelengkapnyaAria Bima mengajak masyarakat untuk membuka sekat-sekat perbedaan yang terjadi saat Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya