Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal kasus Setnov, Bibit Samad Riyanto sebut langkah KPK benar

Soal kasus Setnov, Bibit Samad Riyanto sebut langkah KPK benar Bibit Samad Rianto. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menahan Ketua DPR, Setya Novanto yang juga tersangka dalam kasus korupsi e-KPK sejak Jumat (17/11). Penahanan itu dibantarkan karena saat ini Setnov masih dirawat di RSCM setelah kecelakaan pada Kamis (16/11) malam.

Langkah KPK dalam memproses Setnov ini dinilai mantan Komisioner KPK, Bibit Samad Rianto telah benar dan tepat. Ia pun berpesan agar KPK tetap melangkah dalam menuntaskan megakorupsi e-KTP yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Seorang politisi, kata dia, harus memiliki integritas dan tetap menghadapi proses hukum apapun yang terjadi.

Orang lain juga bertanya?

"Kalau kita punya integritas kita hadapi saja apa yang terjadi. Tapi apapun yang terjadi, yang ada, latar belakang yang ada, kemudian dijemput orang itu siapa enggak penting yang jelas dia harus hadapi itu. Saya pikir yang jelas KPK juga harus tetap dan langkah KPK sudah benar," jelasnya ditemui di Kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/11).

Melihat kondisi Setnov yang saat ini terbaring di rumah sakit, Bibit tak berani berspekulasi bahwa apa yang dialami Ketum Golkar itu adalah sebuah rekayasa. "Wah saya enggak tahu ya rekayasa, harus saya selidiki dulu," ujarnya.

Penahanan yang dilakukan KPK juga dinilai sah. Ada beberapa alasan harus dilakukan penahanan seperti melarikan diri. "Kan dia (Setnov) ada indikasi melarikan diri," ujarnya.

Penahanan juga dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan. Karena selama ini ada upaya dari Setnov mempersulit pemeriksaan. "Jadi bagi saya sah saja (penahanan) asal ditandatangani oleh orang yang sah juga," sebutnya.

Kasus serupa pernah dialami Bibit saat masih duduk di kursi komisioner dimana sulitnya menangkap tersangka kasus korupsi. "Bahkan ada yang sampai lari ke Hongkong. Ada dua kali kalau enggak salah. Anggoro itu lari juga. Terus ada lagi yang kaitannya dengan Miranda Goeltom itu malah lari ke Thailand. Itu ada. Terus ada Nazaruddin," sebutnya. (mdk/ded)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Capim KPK Setyo Budiyanto Jawab DPR soal Kasus BLBI: Selama Tidak Di-SP3, Wajib Diselesaikan
Capim KPK Setyo Budiyanto Jawab DPR soal Kasus BLBI: Selama Tidak Di-SP3, Wajib Diselesaikan

Menurutnya, seluruh kasus besar yang belum rampung sudah sepatutnya diselesaikan.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Tersangka, Anies Baswedan: Jaga Marwah Pemberantasan Korupsi
Ketua KPK Tersangka, Anies Baswedan: Jaga Marwah Pemberantasan Korupsi

KPK merupakan lembaga penegakan hukum yang perlu menjadi contoh.

Baca Selengkapnya
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan
Wamendagri soal Putusan MK Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana: Kami Laksanakan

Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).

Baca Selengkapnya
Respons Putusan MK, PDIP Khawatir Kecurangan TSM Terjadi saat Pilkada Serentak 2024
Respons Putusan MK, PDIP Khawatir Kecurangan TSM Terjadi saat Pilkada Serentak 2024

Respons Putusan MK, PDIP Khawatir Kecurangan TSM Terjadi saat Pilkada Serentak 2024

Baca Selengkapnya
Pesan Tegas Menko Polkam Budi Gunawan ke Ketua KPK Baru: Sinergi dengan Semua Perangkat Penegak Hukum
Pesan Tegas Menko Polkam Budi Gunawan ke Ketua KPK Baru: Sinergi dengan Semua Perangkat Penegak Hukum

Budi mengaku baru mengetahui terpilihnya Setyo sebagai Ketua KPK baru.

Baca Selengkapnya
Syahrul Yasin Limpo Ditangkap KPK, Cak Imin Wanti-Wanti Proses Hukum Harus Transparan dan Tak Partisan
Syahrul Yasin Limpo Ditangkap KPK, Cak Imin Wanti-Wanti Proses Hukum Harus Transparan dan Tak Partisan

Syahrul Yasin Limpo sebelumnya ditangkap KPK pada Kamis (12/10), usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK pada Rabu (12/10).

Baca Selengkapnya
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.

Baca Selengkapnya
Johan Budi: Pilih Pemimpin KPK Seberani Malaikat Percuma, Kalau Presiden Tak Punya Keinginan Berantas Korupsi
Johan Budi: Pilih Pemimpin KPK Seberani Malaikat Percuma, Kalau Presiden Tak Punya Keinginan Berantas Korupsi

Dia menjadi salah satu dari 20 orang yang berhasil lolos mengikuti tes kesehatan dan wawancara seleksi capim KPK

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: Jangan Hukum Ditunggangi Alat Kekuasaan
Sekjen PDIP: Jangan Hukum Ditunggangi Alat Kekuasaan

Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menghormati proses hukum

Baca Selengkapnya
Capim KPK Fitroh Rohcahyanto Bicara Loyalitas: Bukan kepada Perseorangan, tapi Negara
Capim KPK Fitroh Rohcahyanto Bicara Loyalitas: Bukan kepada Perseorangan, tapi Negara

Fitroh merupakan seorang jaksa dan mantan Direktur Penuntutan KPK, yang setelah 11 tahun bertugas di lembaga antirasuah kini ditarik kembali ke Kejagung.

Baca Selengkapnya
Beda dengan Kejagung, KPK akan Tetap Periksa Capres-Caleg Terjerat Korupsi Selama Pemilu 2024
Beda dengan Kejagung, KPK akan Tetap Periksa Capres-Caleg Terjerat Korupsi Selama Pemilu 2024

KPK menyatakan setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.

Baca Selengkapnya
PDIP: Kecurangan Pilkada Bisa Picu Kekuatan Rakyat
PDIP: Kecurangan Pilkada Bisa Picu Kekuatan Rakyat

PDIP menilai pilkada merupakan satu kesatuan kekuatan partai dengan paslon dengan tim pemenangan yang menyatu dengan rakyat.

Baca Selengkapnya