Soal pengelolaan desa, Kemendagri pasrah keputusan presiden

Merdeka.com - Mekanisme pengelolaan desa belakangan mengundang polemik. Ini lantaran terdapat tumpang tindih kewenangan antara Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT).

Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan tidak akan mengambil sikap apapun terkait tarik ulur kewenangan itu. Dia mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan presiden.

"Kami ini satu kabinet, taat perintah presiden," ujar Tjahjo dalam konferensi pers proyeksi kinerja 2015 di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/1).

Tjahjo menerangkan pihaknya tidak akan membuat kebijakan apapun terkait pengelolaan desa. Di samping itu, Kemendagri tengah menunggu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) terkait perpindahan pegawai Dirjen PMD ke Kementerian Desa.

"Kami tunggu keputusan MenPAN RB," ungkap dia.

Lebih lanjut, Tjahjo pun menyatakan pihaknya juga tidak akan mempersoalkan penyaluran anggaran desa. Secara tegas, pihaknya akan meminta Kementerian Keuangan untuk langsung menyalurkan anggaran tersebut tanpa harus melalui Kemendagri.

"Kami tidak ingin kementerian ini sebagai lembaga transit. Dana sebaiknya langsung disalurkan oleh Kemenkeu," ungkap dia.