Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Soal Putusan Usia Calon Kepala Daerah, DPR Serahkan ke KPU

Dasco menjelaskan yang memiliki kewenangan untuk mengatur PKPU adalah KPU.

pilkada 2024
Soal Putusan Usia Calon Kepala Daerah, DPR Serahkan ke KPU
Selangkah Lagi Anies Ditinggal, Dasco Beberkan Petinggi Gerindra dan PKS Makin Intens Komunikasi (©@ 2024 merdeka.com)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa aturan yang akan dipakai saat pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada pada 27 Agustus nanti menggunakan putusan MK hasil judicial review Partai Gelora dan Buruh. Diketahui, Gelora dan Buruh melayangkan gugatan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.

"MK itu berlaku dan bersifat final and banding kemudian ada undang-undang baru tentunya undang-undang baru tapi kan undang-undang barunya tidak ada maka kita tegaskan di sini putuskan yang berlaku adalah putusan MK yang berlaku nomor 60 dan 70," kata Dasco, saat konferensi pers, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8).

Rekomendasi Beritauntuk kamu

Namun, terkait putusan usia calon kepala daerah akan dibahas dalam peraturan KPU (PKPU) yang akan dikonsultasikan bersama Komisi II DPR RI pekan depan.

"Itu kan ada PKPU, PKPU-nya akan dikonsultasikan ke DPR dan tentunya PKPU-nya itu akan dibuat oleh KPU mungkin bisa nanti diikuti ada rapat konsultasi antar KPU dan komisi II DPR pada hari Senin dan mungkin jawabannya baru bisa terjawab pada hari itu," jelas dia.

Dasco menjelaskan yang memiliki kewenangan untuk mengatur PKPU adalah KPU RI. "Bahwa kemudian nantinya yang akan mengatur aturan PKPU menjadi kewenangan dari KPU," imbuhnya.

Sebagai informasi, MK membuat putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan itu mengubah ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) UU Pilkada.

Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ambang batas pencalonan berada di rentang 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut.

Kemudian dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024, MK ingin usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung saat penetapan calon kepala daerah. Putusan MK ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu yang ingin syarat minimal usia tersebut dihitung saat pelantikan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
A
Reporter
    Alma Fikhasari
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Dasco: Kalau Sampai Pendaftaran Calon Kepala Daerah RUU Pilkada Belum Disahkan, Kita Ikut Putusan MK
Dasco: Kalau Sampai Pendaftaran Calon Kepala Daerah RUU Pilkada Belum Disahkan, Kita Ikut Putusan MK

DPR membuka peluang mengikuti putusan MK terkait aturan Pilkada.

RUU Pilkada
DPR Kritik Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah: Hakim Memutuskan di Luar Kewenangan
DPR Kritik Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah: Hakim Memutuskan di Luar Kewenangan

DPR menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah

batas usia calon kepala daerah
Kebut, Komisi II DPR Segera Bahas Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah Bareng KPU
Kebut, Komisi II DPR Segera Bahas Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah Bareng KPU

Secara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.

putusan ma tentang usia kepala daerah
Draf PKPU Pilkada Bocor, KPU Tegaskan Syarat Pencalonan Kepala Daerah Ikut Putusan MK
Draf PKPU Pilkada Bocor, KPU Tegaskan Syarat Pencalonan Kepala Daerah Ikut Putusan MK

KPU menegaskan PKPU mengikuti keputusan MK yakni syarat usia pencalonan kepala daerah dilakukan setelah ditetapkan.

pkpu pilkada
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

UU Pilkada
Pimpinan DPR soal Usulan Dibentuk Kementerian Haji: Masih Butuh Kajian Mendalam
Pimpinan DPR soal Usulan Dibentuk Kementerian Haji: Masih Butuh Kajian Mendalam

Menurut Dasco, apabila itu benar terjadi diperlukan perombakan yang cukup besar pada undang-undang.

Haji 2024
Dasco DPR: Aspirasi Masyarakat Kita Dengar, tapi Mekanisme RUU Pilkada Tetap Berjalan
Dasco DPR: Aspirasi Masyarakat Kita Dengar, tapi Mekanisme RUU Pilkada Tetap Berjalan

Dasco mengimbau kepada massa aksi agar menjaga kondusivitas dalam melakukan unjuk rasa.

RUU Pilkada
Patuhi MA, KPU Segera Ubah Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah
Patuhi MA, KPU Segera Ubah Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah

KPU terlebih dulu harus berkonsultasi dengan Komisi II DPR

KPU
KPU Jamin Putusan MK soal Ambang Batas dan Batas Usia Paslon Berlaku sampai Penetapan Kepala Daerah
KPU Jamin Putusan MK soal Ambang Batas dan Batas Usia Paslon Berlaku sampai Penetapan Kepala Daerah

KPU menjamin bakal tetap berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas Pilkada.

KPU
Besok, DKPP Periksa Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Dugaan Pelecehan Terhadap Anak Buah
Besok, DKPP Periksa Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Dugaan Pelecehan Terhadap Anak Buah

Sidang dugaan pelanggaran etik ini akan digelar DKPP secara tertutup.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Jelang Pendaftaran Paslon, KPU dan DPR Gelar Rapat Konsinyering PKPU Pilkada 2024 di Akhir Pekan
Jelang Pendaftaran Paslon, KPU dan DPR Gelar Rapat Konsinyering PKPU Pilkada 2024 di Akhir Pekan

Perubahan PKPU ini perlu dilakukan sebagai penyesuaian terhadap ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah.

Pilkada Serentak 2024